Network
PR BEKASI – Aturan upah per jam dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum diatur, sehingga perlu ada turunan dari Peraturan Pemerintah (PP).
Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dinar Titus Jogaswitani.
Dia mengatakan bahwa pekerja yang sudah bekejra dengan upah sistem bulanan, harian, atau mingguan, tidak dapat diupah dengan sistem perjam.
Baca Juga: UU Ciptaker Dianggap Lebih Untungkan TKA, Mardani Ali Sera: Telah Khianati Cita-cita Bangsa
“Jadi tidak merubah sistem yang sudah ada,” ujar Dinar Titus Jogaswitani seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs RRI, Rabu, 7 Oktober 2020.
Lebih jauh, dia memastikan bahwa tidak ada pergantian sistem dalam regulasi pengupahan, dan hanya untuk jenis pekerjaan tertentu.
Hal tersebut juga untuk menjawab keraguan dan protes serikat buruh mengenai ketentuan upah pe rjam, lantaran bukan dalam artian mengganti sistem secara keseluruhan.
Baca Juga: Salurkan Rasa Kecewa dengan Main Game Among Us, Warganet: DPR The Real Impostor
“Kan sekarang ada start up, yang upahnya tergantung perjam kerja. Maka itu yang diatur, apalagi sekarang memasuki era 4.0 kerja sudah tidak lagi 8 jam,” tutur Dinar Titus Jogaswitani.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengajak para stakeholder ketenagakerjaan untuk duduk bersama dan memberi masukan terkait penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
“Kami mengajak stakeholder ketenagakerjaan seperti pengusaha dan pekerja, kita duduk bersama untuk menyempurnakan kembali peraturan pemerintahnya,” tuturnya.
Baca Juga: Pekerja yang Meninggal Dunia Tidak Diberi Pesangon, Refly Harun: Hanya Iblis yang Membuat UU Begini
“Saya berharap dengan duduk bersama, kita bisa memastikan perlindungan teman-teman pekerja,” ujar Ida Fauziyah menambahkan.
Menurutnya, masalah perlindungan pekerja yang kini diresahkan para buruh, dapat diatasi dengan merumuskan secara bersama-sama Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja.
“Bukan revisi (UU), tapi Undang-Undang memerintahkan agar diatur lebih detail dalam peraturan pemerintah. Kita sepakat, teman-teman akan memberi masukan. Misalkan teman-teman pekerja memberikan masukan di peraturan pemerintahnya,” tutur Ida Fauziyah.
Baca Juga: Kecewa Omnibus Law Disahkan, Warganet Ramai-ramai Unggah Formulir Pendaftaran Sunda Empire
Di samping itu, dia pun mengajak para pekerja agar membaca kembali poin-poin dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menurutnya sudah mengakomodir aspirasi para pekerja.
“Saya berharap teman-teman baca kembali RUU Cipta Kerja ini. saya mengajak teman-teman membuka kembali, melihat kembali dengan tenang RUU Cipta kerja ini. di sana tuntutan teman-teman kami akomodasi,” ujar Ida Fauziyah.***
