Tidak Terlihat Tanda-tanda Keluarkan PERPPU, Jokowi: Kalau Tidak Puas, Silakan Judicial Review ke MK

PR BEKASI - Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di 18 provinsi di Indonesia pada Kamis, 8 Oktober 2020, diwarnai dengan aksi kerusuhan di beberapa tempat.

Bentrokan antara polisi dan oknum demonstran tak terhindarkan. Ribuan orang yang terdiri dari buruh, pelajar, mahasiswa maupun masyarakat juga turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo menilai bahwa aksi demo tersebut terjadi karena adanya disinformasi mengenai substansi UU dan hoaks yang menyebar di media sosial.

Baca Juga: Hadapi Bonus Demografi, Ida Fauziyah: Omnibus Law Revisi UU yang Hambat Penciptaan Lapangan Kerja

"Saya melihat unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi undang-undang ini dan hoaks di media sosial," kata Joko Widodo, Jumat, 9 Oktober 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Padahal dirinya menilai penerapan UU Cipta Kerja dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"UU Cipta Kerja ini mendukung upaya pemberantasan korupsi, ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar dapat dihilangkan," kata Jokowi.

Menurutnya, UU Cipta Kerja juga akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil (UMKM) untuk membuka usaha baru.

Baca Juga: Tanggapi Penolakan UU Cipta Kerja Masyarakat, Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan