Network
PR BEKASI - Penolakan terhadap UU Cipta Kerja hingga hari ini masih terus memanas, dibicarakan oleh publik salah satunya karena draf finalnya masih belum terbuka secara luas untuk dikaji lebih dalam.
Diketahui unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia terhadap penolakan dilakukan secara masif berurut selama masa tiga hari, mulai tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020, belum berakhir.
Sejumlah aksi lanjutan digelar di beberapa tempat lainnya, mulai dari pembebasan terhadap rekan peserta aksi yang tertangkap ataupun gelar diskusi intensif yang dilakukan oleh banyak pihak.
Baca Juga: Permudah Pelacakan, FKM UI Sarankan Pelaku Usaha Wajib Gunakan Buku Tamu di Masa PSBB Transisi
Aksi unjuk rasa penolakan terhadap UU CIptaker dikabarkan akan digelar kembali besok oleh sejumlah ormas Islam, seperti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persatuan Alumni (PA) 212 pada Selasa, 13 Oktober 2020.
Atas rencana tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta agar unjuk rasa dapat dilakukan secara aman.
"Hentikan segala bentuk tindakan anarkistis atas disahkannya UU Cipta Kerja," ujarnya kepada RRI, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Senin, 12 Oktober 2020.
Meski begitu, Edy menyarankan agar penolakan dapat dilakukan secara konstitusional dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Kabar Gembira, Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Mulai Tersedia Bulan Depan
Editor: M Bayu Pratama
Sumber: RRI
Tags
Artikel Pilihan
Terkait
Terkini
Sepuluh Provinsi Rawan Netralitas ASN di Pemilu 2024, Berikut Wilayahnya
Gunung Semeru Erupsi hingga 700 Meter, PVMBG Imbau Masyarakat
Heboh Ledakan di RS Eka Hospital BSD, Polisi: MRI Meledak
Ramai Isu Cekik Wamen, Relawan Prabowo Subianto akan Laporkan Penyebar Hoaks
