Network
PR BEKASI – Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada 5 Oktober 2020 lalu menuai polemik. Beberapa pasal yang terdapat dalam UU Ciptaker dianggap kontroversi.
Salah satunya, pasal tentang penerbitan sertifikat halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut bahwa pasal tersebut dinilai sangat bermasalah.
UU Ciptaker mengubah sistem penerbitan sertifikat halal yang sebelumnya sertifikat halal hanya dikeluarkan oleh MUI, kini UU Ciptaker memberi alternatif sertifikat halal dapat diberikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Baca Juga: 8 Aktivisnya Ditangkap Mabes Polri, : KAMI: Represif dan Tidak Mencerminkan Fungsi Polri
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub menilai kebijakan tersebut sangat berbahaya karena prosedur pengeluaran sertifikat halal yang benar adalah berdasarkan fatwa ulama sesuai syariat Islam.
"Bagaimana BPJH mengeluarkan sertifikat halal, kalau itu bukan fatwa. Ini bisa melanggar syariat karena tidak tau seluk-beluk sertifikasi," kata Aminudin yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI pada Rabu, 14 Oktober 2020.
Ia juga menilai bahwa prosedur mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamaratakan dengan satu produk dengan produk lainnya.
Baca Juga: Komentari Penangkapan Petinggi KAMI, Mardani Ali Sera: Ini Ujian Bagi Demokrasi
"Waktu sertifikasi tidak bisa pukul rata. Karena dalam auditnya, bahan-bahan dari produk itu berbeda. Tentu, kalau bahan yang dipakai ada sertifikasi halal lebih mudah. Tapi kalau tidak kita sarankan untuk mengganti bahan baku," ucap dia.
