Network
"Kemudian titik kritis dari vaksinasi adalah di implementasi. Jangan menganggap mudah. Implementasi tidak mudah. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul ke publik. Proses-proses komunikasi publik ini betul-betul disiapkan. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, harus dijelaskan, harus detail," ucapnya.
Hal terpenting, Joko Widodo tidak ingin terjadi miskomunikasi antara publik dengan pemerintah mengenai vaksin yang kemudian dimanfaatkan, sehingga terjadi chaos dalam implementasi vaksin.
Baca Juga: Mengaku Dipuji Bank Dunia, Sri Mulyani: UU Cipta Kerja Dianggap Mampu Menarik Investasi
"Jangan dihantam oleh isu, diplintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi. Karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi sulit," ungkapnya.
Adapun pengadaan vaksinasi, Joko Widod ingin agar diatur sedetail mungkin. Untuk vaksin gratis, Jokowi memerintahkan agar diatur oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan untuk vaksin mandiri (bayar), diatur oleh Kementerian BUMN.
"Juga perlu saya ingatkan, dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas, kalau menurut saya, untuk vaksin gratis, untuk rakyat urusan Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN. Ini menjadi jelas, kalau ngga seperti ini, siapa yang menandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," ucapnya.
Baca Juga: Gejala Norovirus Baru Muncul Setelah 24 Jam Terinfeksi, Berikut Cara Mengatasinya
Perlakuan terhadap vaksin yang didatangkan ke Indonesia pun juga mendapat perhatian Joko Widodo.
"Jangan menganggap enteng, ini tidak mudah. Training membawa vaksin, training menaruh vaksin, karena ini dalam jumlah yang banyak. Karena vaksin ini harus mendapat treatment dan perlakuan yang beda-beda," katanya.
