Network
IOJI pun mengungkapkan bahwa Omnibus Law meniadakan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnasjiskan) yang ditugaskan untuk memastikan kelestarian hasil tangkapan berdasar kajian ilmiah.
"Rekomendasi dari komunitas ilmiah independen sangat penting untuk mengontrol kewenangan-kewenangan menteri (perikanan) dalam posisinya sebagai politisi yang diangkat," ucap Stephanie.
Baca Juga: Pemberian Upah Pekerja di Bidang Baru, Pengamat: UU Ciptaker Solusi Dongkrak Produktivitas Kerja
Upaya Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan akan terhenti tanpa adanya badan tersebut.***
