Network
PR BEKASI - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengulas sebuah artikel tentang pernyataan Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang menyebut ada tiga kerusakan politik yang dialami Indonesia saat ini, akibat ulah para pemimpinnya.
Pertama, terjadinya penyelewengan nilai-nilai dasar di Indonesia. Kedua, adanya gejala kediktatoran konstitusional. Dan ketiga, adanya arogansi dari para pemimpin yang memiliki kekuasaan.
Menanggapi hal tersebut, Refly Harun menilai, kritik dari Din Syamsuddin itu sangat luar biasa.
Oleh karena itu, menurutnya, di era demokrasi saat ini, setiap orang tidak boleh risau ketika menerima sebuah kritik.
Baca Juga: Sembunyikan Hasil Diagnosis, Pangeran William Ternyata Pernah Tertular Covid-19 April Lalu
"Dalam alam demokrasi, kritik harus dianggap sebuah kritik, walaupun keras. Tidak perlu risau dengan kritik. Karena, hanya orang dengan agenda tersembunyi yang melindungi kepentingan buruknya yang risau dengan kritik," kata Refly Harun, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari dari kanal YouTube Refly Harun, Senin, 2 November 2020.
Menurutnya, jika semua pemimpin bekerja dan berbuat bagi masyarakat dan tidak memiliki ketertarikan tertentu, tentu mereka tidak akan khawatir dengan kritik sekeras apa pun.
"Dan barangkali tidak akan tertarik menggunakan rezim kekuasaan untuk membungkam kritik tersebut, ya dengan cara misalnya memidanakan mereka yang kritis terhadap pemerintahan," kata Refly Harun.
Dirinya pun berharap, Indonesia tidak akan menjadi negara yang buruk, tapi menjadi negara bersama yang menjadi tempat hidup sejahtera lahir dan batin.
Baca Juga: Neno Warisman Kagum dengan Rocky Gerung karena Sediakan Tempat dan Alat Salat di Rumahnya
"Tempat kita dicerdaskan, tempat kita dilindungi oleh negara. Bukan negara seperti mimpi buruk di gelap malam," ujar Refly Harun.
Refly Harun pun berharap, siapa pun yang terpilih menjadi Presiden Indonesia, dia harus bisa memegang amanah sekuat-kuatnya untuk mempertahankan demokrasi konstitusional, dan mewujudkan tujuan negara.
Refly Harun mengimbau, agar orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan tidak cengeng dalam menerima ataupun menghadapi kritikan publik.
"Jangan sebentar-sebentar menggunakan tangan negara untuk menghantam orang lain, atau untuk memenjarakan orang lain, itu yang menjadi tidak baik," ujar Refly Harun.
Baca Juga: Polres Metro Jakarta Berhasil Ringkus Belasan Pemuda yang Diduga Sering Picu Tawuran
Karena, menurut pengamatannya, banyak sekali hinaan dan kata-kata kotor di media sosial yang ditujukan untuk mengkritik seseorang, entah yang berada di dalam pemerintahan ataupun pihak oposisi.
"Kalau setiap kata-kata kotor itu diadukan ke pihak yang berwajib, maka yang terjadi pihak yang berwajib bukan lagi pelindung dan pengayom masyarakat, tapi bisa menjadi administrasi laporan penghinaan dan pencemaran," kata Refly Harun.
Dirinya pun menilai bahwa sikap arogan tidak hanya dimiliki oleh para pemimpin kekuasaan saat ini.
"Dan ternyata di republik ini yang arogan itu bukan hanya penguasa, kadang-kadang kelompok atau orang yang dekat dengan kekuasaan pun bisa jadi arogan, bisa jadi over confident, bisa jadi mengeluarkan kata-kata umpatan apa pun, karena merasa tidak akan diapa-apakan," tutur Refly Harun.
Baca Juga: BMKG Memprakirakan Kabupaten Bekasi Hari Ini Akan Turun Hujan dari Siang hingga Malam
Menurut Refly Harun, sikap tersebut sangatlah buruk. Karena di tengah demokrasi, setiap warga negara harus siap menghadapi setiap perbedaan pendapat, menyikapi dengan dewasa dalam berbeda pendapat, dan tidak perlu tersinggung jika mendapat kritik keras.***
