Network
PR BEKASI - Partai Masyumi telah dideklarasikan kembali oleh beberapa petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dengan tagline Masyumi 'reborn'.
Terkait hal tersebut, tanggapan beberapa tokoh politik pun menyambut baik. Karena, Mastumi dinilai bukan Partai yang terlarang meski pernah dibubarkan oleh Soekarno.
Diketahui bahwa eksistensi Partai Masyumi pernah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simak sejarah Partai Masyumi berikut ini.
Dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Wikipedia pada Senin, 9 November 2020, Masyumi merupakan kepanjangan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Council of Indonesian Muslim Associations).
Baca Juga: Minta Ibu-ibu Pasar Cek Video Syur, Hotman Paris: Takut Pakar Telematika Tak Bisa Konsentrasi
Masyumi merupakan sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama Era Demokrasi Liberal di Indonesia.
Partai Masyumi pada awalnya didirikan 24 Oktober 1943 lalu sebagai pengganti MIAI (Madjlisul Islamil A'laa Indonesia). Karena, Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam.
Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern.
Sehingga, pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII).
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Bekasi Turun, Pemkab Batalkan Fasilitas Isolasi Hotel Bintang Tiga
Selain itu, Jepang juga berusaha memisahkan golongan cendekiawan Islam di perkotaan dengan para kyai di pedesaan.
Para kyai di pedesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung Perang Pasifik, sebagai buruh maupun tentara.
Setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putera (Pusat Tenaga Rakyat), akhirnya Jepang mendirikan Masyumi.
Diketahui, Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai.
Namun, pada saat itu Masyumi merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia.
Baca Juga: Cegah Tindak Kriminal, Polisi Razia 4 Lokasi Balap Liar di Bekasi
Tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 November 1945 sebuah organisasi baru bernama Masyumi terbentuk.
Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia.
Setelah menjadi partai, Masyumi mendirikan surat kabar harian Abadi pada tahun 1947 lalu.
Sementara, Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi.
Tokoh NU, KH Hasyim Asy'arie, terpilih sebagai pimpinan tertinggi Masyumi pada saat itu. Tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepengurusan Masyumi dan karenanya keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari.
Baca Juga: Tambah Wawasan Politik, Simak 7 Fakta Kamala Harris Wapres AS Terpilih yang Dampingi Joe Biden
Kemudian, NU ke luar dari Masyumi melalui surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 5 April 1952 akibat adanya pergesekan politik di antara kaum intelektual Masyumi yang ingin melokalisasi para kiai NU pada persoalan agama saja.
Selama periode demokrasi liberal, para anggota Masyumi duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan beberapa anggota dari partai ini terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia, seperti Muhammad Natsir dan Burhanuddin Harahap.
Hasil penghitungan suara pada Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Masyumi mendapatkan suara yang signifikan dalam percaturan politik pada masa itu.
Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai sebanyak 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku.
Baca Juga: Pernah Berjaya Jadi Partai Islam Terbesar, Pengamat: Masyumi Akan Sulit Gaet NU dan Muhammadiyah
Namun, di Jawa Tengah, Masyumi hanya mampu meraup sepertiga dari suara yang diperoleh PNI dan di Jawa Timur hanya setengahnya.
Diketahui bahwa kondisi ini menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi secara nasional tak terjadi.
Berikut Hasil Pemilu 1955:
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) - 8,4 juta suara (22,3%)
2. Masyumi - 7,9 juta suara (20,9%)
3. Nahdlatul Ulama - 6,9 juta suara (18,4%)
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) - 6,1 juta suara (16%)
Melalui Pemilu 1955 tersebut, Partai Masyumi mendapatkan sebanyak 57 kursi di Parlemen.
Baca Juga: Warisi Biden Negara yang Sakit, Pengamat: Trump Bisa Habiskan 90 Hari Terakhirnya Hancurkan Amerika
Pada tahun 1958, beberapa anggota Masyumi bergabung dengan pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) terhadap Presiden Soekarno.
Diketahui, hubungan antara Muhammadiyah dengan Masyumi pun mengalami pasang-surut secara politis dan sempat merenggang pada Pemilu 1955.
Hal yang sama dengan NU, Muhammadiyah pun melepaskan keanggotaan istimewanya pada Masyumi menjelang pembubaran pada tahun 1960.
Sebagai hasilnya, pada tahun 1960 Masyumi bersama dengan Partai Sosialis Indonesia dilarang beroperasi.
Baca Juga: Turun Tangan Komentari Video Syur Diduga Mirip Gisel, Roy Suryo: Pelaku Sadar Betul Merekam Aksinya
Setelah pelarangan tersebut, para anggota dan pengikut Masyumi mendirikan Keluarga Bulan Bintang (Crescent Star Family) untuk mengampanyekan hukum syariah dan ajarannya.
Hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk membangkitkan kembali partai ini selama masa transisi ke Orde Baru sempat dilakukan, tetapi tidak diizinkan.
Setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, upaya lain untuk membangkitkan partai ini kembali dilakukan, tetapi para pengikut Masyumi mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif pada tahun 1999, 2004, dan 2009 lalu.***
