Network
PR BEKASI - Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) dibahas kembali oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai Selasa, 10 November 2020 kemarin.
Langkah pertama pembahasan RUU Minol dimulai kembali dengan mendengar penjelasan dari pengusul.
Permohonan untuk pembahasan RUU Larangan Minol sudah diajukan sejak 24 Februari 2020, tetapi Baleg DPR RI baru menerima permohonan tersebut pada 17 September.
Baca Juga: Jakarta Amburadul, F-PFIP DRPD DKI: Masih Banyak Warga Jakarta Posisinya TInggial di Bawah Sungai
Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menyampaikan, pengusul RUU Minol dari tiga fraksi, yaitu Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Gerindra.
Pengusul berjumlah 21 orang pengusul yang terdiri 18 orang anggota dari F-PPP, 2 orang dari F-PKS, dan 1 orang dari F-Gerindra.
“RUU ini merupakan kelanjutan yang dimulai lagi pada persidangan ini dari periode yang lalu, judulnya masih tetap sama yakni Larangan Minuman Beralkohol,” ucap Ibnu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi DPR RI pada Kamis, 12 November 2020.
Baca Juga: Siapkan Kejutan! Hari Ini Hari Ayah Nasional, Ternyata Berawal dari Kecemburuan Adanya Hari Ibu
Ibnu mengungkap, Baleg memerlukan penjelasan dari pengusul RUU Minol sebelum dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi tentang Larangan Minuman Beralkohol,
Pengusul harus menjelaskan terkait dengan urgensi, substansi, dan hal-hal pokok lainnya yang menjadi dasar pentingnya RUU tersebut untuk memperkaya pemahaman Anggota Baleg dalam melakukan proses pengharmonisasian yang akan diakukan.
Ibnu mengatakan, pada pembahasan periode sebelumnya, RUU ini penuh dinamika. Pengusul menghendaki agar Anggota Baleg DPR RI bisa membahas dan menyetujui untuk diusulkan pada tingkat selanjutnya.
Baca Juga: Terjerat Utang, Oknum Guru Ngaji Ini Nekat Menjambret Perhiasan Anak-anak
“Tetapi dinamika pembahasan tahun yang lalu itu sudah ditutup. (Namun) karena ada norma-norma baru, yang antara lain setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Di sini sudah ada draf yang (isinya) relatif sama dengan draf RUU yang sebelumnya dibahas dan penuh dinamika itu,” ujar Ibnu.
Di sisi lain, pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol yang diwakili oleh Anggota DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal sempat menjelaskan tentang latar belakang dan dasar filosofis pentingnya RUU Larangan Minuman Beralkohol.
Illiza menyampaikan, penggunaan alkohol yang berlebihan dapat merugikan bagi kesehatan dan bisa menyebabkan gangguan psikologis, serta konsekuensi sosial yang merugikan.
Baca Juga: Dukung Pernyataan Megawati yang Sebut Jakarta Amburadul, Politikus PDIP: Anies Tidak Bawa Perubahan
“RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol merupakan RUU usulan dari Anggota DPR RI Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Gerindra dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol, dan menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum,” ujar Illiza.
Ia menjabarkan bahwa RUU Minol diusulkan demi kepentingan generasi yang akan datang.
“Substansi RUU Larangan Minol antara lain terdiri dari judul, klasifikasi minuman alkohol, larangan, pengendalian, pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan pidana, serta penutup. Melihat realita yang ada, seharusnya pembahasan RUU Larangan Minol dapat dilanjutkan dan disahkan demi kepentingan generasi yang akan datang,” tutur dia.***
