Network
PR BEKASI - Salah satu persoalan yang terjadi saat pandemi Covid-19, selain masalah kesehatan, tapi juga dampak tercemarnya lingkungan akibat limbah medis.
Tidak tanggung-tanggung, jumlah limbah medis tersebut telah melewati angka seribu ton.
Hal tersebut diungkapkan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati.
Baca Juga: BMKG Prediksi Adanya Cuaca Ekstrem yang Sebabkan Bencana Alam, Polri Siapkan Operasi Tanggap Bencana
"Terjadi kenaikan volume limbah medis antara 30 sampai 50 persen. Berdasarkan laporan dari 34 provinsi di Indonesia, sampai 15 Oktober 2020, tercatat ada 1.662.75 ton limbah Covid-19," katanya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Sabtu, 14 November 2020.
Data tersebut menurutnya harus ditanggapi serius karena limbah medis termasuk dalam kategori infeksius dan dapat menjadi mata rantai penularan penyakit.
Seperti diketahui bahwa limbah medis hasil perawatan Covid-19 termasuk kedalam kategori B3, yaitu kategori limbah dengan karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, beracun, hingga dapat menyebabkan infeksi.
Baca Juga: Hidayat Nur Wahid Minta DPR dan Pemerintah Pusat Contoh Papua terkait Perda Minuman Beralkohol
Karena itu, pengelolaannya harus dari hulu ke hilir dan dilakukan secara spesifik serta tercatat dari pembuatan sampai akhirnya dimusnahkan.
KLHK dalam hal ini telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri LHK tentang Pengelolaan Limbah Infeksius dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan COVID-19.
SE itu dikeluarkan sejak awal ditemukannya kasus Covid-19 di Indonesia Maret lalu.
Baca Juga: Per 1 Januari 2021, Pemerintah Akan Hentikan Penjualan BBM Jenis Premium di Jawa, Madura, dan Bali
Sementra itu, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dr Kirana Pritasari mengatakan peningkatan limbah medis ini merupakan tantangan bersama dan perlu dukungan semua sektor.
Masalah ini terjadi karena adanya kesenjangan antara kapasitas pengolahan dan timbunan limbah, distribusi fasilitas pengolahan, koordinasi antara instansi dan pemerintah daerah serta isu pembiayaan.
"Peningkatan kapasitas pengolahan belum dapat menjawab tantangan yang ada tanpa distribusi yang merata di seluruh Indonesia. Akselerasi pengolahan limbah medis dapat berhasil manakala semua instansi terkait dan pemangku kepentingan berkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing." kata Kirana.***
