-
Sabtu, 4 Mei 2024 -
Network
-
Network
Menurut Greenpeace, Menteri Siti Nurbaya Bakar dapat menunjukkan komitmennya terhadap keadilan hak atas tanah dan kepedulian lingkungan dengan menyelidiki dan mengambil tindakan tegas dalam kasus Korindo.
"Sangat penting untuk menegakkan keadilan bagi hak masyarakat adat yang terkena dampak kegiatan Korindo. Sebab mereka belum mendapatkan hak yang sesuai prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC)," ujar Kiki.
Perlu negosiasi yang tulus untuk menentukan masa depan perkebunan kelapa sawit yang ada, hutan yang belum dibuka di dalam konsesi, dan pemberian kompensasi yang layak atas kerusakan yang telah terjadi.
Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Banser Banyumas Bentangkan Bendera Merah Putih Sepanjang 1.000 Meter
Sebelumnya pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menanggapi temuan Greenpeace International dan Forensic Architecture terkait dugaan Korindo telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawit.
Dirjen Gakkum KLHK dalam siaran pers tertulis (13 November 2020) menyatakan:
Investigasi yang diekspos Greenpeace menyebutkan bahwa video yang digunakannya itu adalah video tahun 2013.
Pelepasan kawasan hutan untuk konsesi-konsesi perkebunan sawit yang dieksposnya itu diberikan pada periode tahun 2009-2014, bukan oleh pemerintahan periode sekarang.
Baca Juga: Habib Rizieq Didenda Usai Gelar Pernikahan Putrinya, dr. Tirta: 50 Juta doang Lah, Dulu Dibubarin
Diketahui pula Korindo Group dengan tegas membantah tuduhan yang dilakukan Greenpeace. Lewat Manajer Public Relation Korindo Group Yulian Mohammad Riza mengatakan Perusahaan asal Korea Selatan tersebut belum pernah melakukan pembukaan lahan.
Editor: M Bayu Pratama
Sumber: Green Peace
