Network
PR BEKASI - Kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 berupa kerumunan massa pada saat acara Front Pembela Islam (FPI) dan Habib Rizieq Shihab terus mendapat sorotan publik.
Serangkaian acara FPI tersebut membuat beberapa nama ikut terlibat, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Tidak hanya Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengaku mendapat panggilan dari penyidik Bareskrim Polri terkait kerumunan massa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor pada 13 November 2020.
Baca Juga: Fadli Sebut Harusnya Para Menteri yang Dipidanakan Bukan Anies, Dany: Gubernur Kalo Dijewer ya Wajar
"Hari Jumat saya laporkan, saya juga seperti Pak Anies, saya akan dipanggil Bareskrim untuk memberikan keterangan terkait kronologi di Megamendung," ujar Ridwan Kamil dalam acara Mata Najwa, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Kamis, 19 November 2020.
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada 17 November 2020 untuk klarifikasi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan aturan PSBB pada acara pernikahan putri Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab pada 14 November 2020.
Menyoroti agenda Habib Rizieq dan FPI di Megamendung, Ridwan Kamil mengungkap dirinya tidak mendapat laporan sebab kewenangan tersebut bukan milik Gubernur Jabar akibat struktur pemerintahan provinsi selain DKI Jakarta di Indonesia.
Baca Juga: RI-AS MoU Kerjasama Investasi Investasi Serta Pengadaan Barang dan Jasa 750 Dolar
"Dalam sturuktur pemerintahan di Indonesia, provinsi-provinsi di luar Jakarta itu berbeda di mana kewenangan teknis perizinan acara itu kewenangannya ada di Walikota/Bupati garis koordinatif. Jadi, saya tidak dilapori ada ribuan acara-acara di kota/kabupaten karena bukan kewenangan dari Gubernur," kata Ridwan Kamil.
Dalam upaya penegakan protokol kesehatan Covid-19, pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan izin terkait acara FPI tersebut.
"Saya sudah melakukan pengecekan yaitu tidak ada izin pengeluaran acara dari bupati Bogor," tutur Ridwan Kamil.
Sementara itu, dalam upaya penegakan prokes di lapangan, Kang Emil menyampaikan bahwa aparat keamanan sudah melakukan tindakan humanis yakni memberikan imbauan dan edukasi protokol kesehatan covid-19.
Baca Juga: Jadwal SIM Keliling di Kota Bekasi, Siapkan Fotokopi KTP dan SIM Lama Anda!
"Pendekatan keamanan di lapangan pilihannya cuma dua. Pendekatan humanis yaitu melakukan pengertian-pengertian imbauan dan tidak mengganggu acara," ucap Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menampik aparat keamanan melakukan tindakan represif saat penggelaran acara FPI di Bogor. Ia mengungkap, akan ada penggiringan opini apabila pihak kepolisian melakukan pendekatan represif dalam upaya penegakan prokes di lapangan.
"Atau pendekatan represif. Hitungan aparat keamanan yang dilaporkan keamanan, 'Pak kalau dilakukan represif ada potensi gesekan'. Nanti viral lagi, pelanggaran HAM atau hal-hal yang sifatnya akan menggiring penegakan hilang menjadi represi aparat," ujar Ridwan Kamil.
Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Baca Juga: Warga Bantar Gebang, Hari Ini Akan Ada Pemadaman Listrik Hingga Pukul 11.00
Seiring dengan terbitnya instruksi tersebut, Gubernur atau Wali Kota atau Bupati bisa terkena sanksi pemberhentian jika tidak mengikuti perundang-undangan. Instruksi ini berlaku mulai Rabu 18 November 2020.***
