Network
"Kita harus adil, jangan sampai memunculkan sebuah tirani dan potensi melanggar hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan," ucapnya.
Refly Harun juga menitikberatkan jenis pelanggarannya, jika terjadi pada individu Habib Rizieq saja maka jangan organisasinya yang diberantas.
"Kecuali memang organisasinya itu jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," tuturnya.
"Misalnya organisasi itu mengajarkan komunisme, marxisme, leninisme, atau ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila Islam sebagai agama yang dianut mayoritas Indonesia," sambung Refly Harun.
Baca Juga: Facebook Tertekan, Vietnam Beri Ancaman Jika Tak Mau Sensor Konten 'Anti-Negara'
Lebih lanjut, Refly Harun mengingatkan sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia, kita harus patuh pada hukum, tidak boleh bertindak seenaknya.
"Negara yang memegang kekuasaan juga harus menegakkan hukum secara baik, tidak boleh sewenang-wenang, jadi harus ada timbal balik, termasuk kelompok masyarakat seperti FPI harus taat hukum tidak boleh melanggar hukum," ucapnya.
Boleh menurut Refly Harun, FPI menjalankan peran kritisnya kepada pemerintahan Jokowi karena itu hak konstitusional tetapi yang jelas tidak boleh membuat kegaduhan.
"Tidak boleh menjadi kelompok-kelompok yang melanggar hukum, apalagi kelompok yang mengajarkan dan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuannya, tidak boleh!," tuturnya.
Baca Juga: Tanggapi Fenomena Akhir-akhir ini, Ma'ruf Amin: Alquran Tidak Cukup Dipahami Secara Harfiah
