Network
Refly Harun juga menegaskan kembali bahwa seorang TNI tidak boleh ikut dalam urusan semacam ini.
"Karena ini adalah wilayah sipil, wilayah pemda DKI kalau di DKI, wilayah Kemendagri kalau itu kaitannya dengan pendaftaran organisasi atau pembinaan organisasi masyarakat, juga kewenangan Kemenkumham kalau kaitannya dengan status badan hukum, kewenangan Satpol PP kalau kaitannya dengan keamanan dan ketertiban seperti pemasangan baliho dan lain sebagainya," ujar Refly.
Menurut Refly Harun, TNI terlalu kecil dan murah kalau hanya mengurusi soal penurunan spanduk seperti ini.
"Tapi sekali lagi FPI juga tidak boleh melanggar hukum sekali lagi tidak boleh ada orang atau kelompok di republik ini yang bisa melanggar hukum," ucapnya.
Baca Juga: Tanggapi Usulan Pembubaran FPI, DPR: Ini Harus Direspon Negara,Tak Usah Ragu
Refly Harun juga menyampaikan harapannya agar tidak terjadi lagi kejadian TNI berpolitik karena itu bahaya sekali.
"Mereka yang memegang senjata tidak boleh berpolitik, harus dijauhkan dari politik, karena senjata dan demokrasi bukan sesuatu yang bisa dicampurkan, senjata untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia bukan untuk berpolitik," kata Refly Harun menutup.***
