PR BEKASI - Forum Guru Seluruh Indonesia (FSGI) memberikan rapor merah kepada Menteri Pendidikan (Mendikbud) dalam satu tahun kepemimpinannya.
Seperti yang diketahui, Nadiem Makarim resmi ditunjuk sebagai Mendikbud oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 lalu. Meski di awal penuh harapan karena dianggap akan menjadi sosok revolusioner, namun hasilnya dianggap berbeda.
Rapor merah diberikan kepada Nadiem Makarim karena beberapa kebijakannya mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang ditentukan FSGI, yakni 75.
Secara rata-rata, kinerja Nadiem Makarim selama satu tahun hanya mendapatkan nilai 68.
Baca Juga: Kenali Konsep SOHO, Terapkan Tips Berikut untuk Jadikan Rumah Nyaman Dipakai WFH
Pengurus FSGI Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Mansur mengatakan, terdapat delapan kebijakan Nadiem Makarim yang dinilai dalam setahun kinerjanya.
Meskipun ada beberapa kebijakan yang mendapat nilai bagus, tetapi jika dirata-ratakan nilai kinerja Nadiem Makarim tak memenuhi KKM FSGI.
"Artinya nilai-nilai di bawah 75 ini dinyatakan tidak tuntas sehingga kalau dirata-rata, nilai 68. Ini kurang atau tidak tuntas, jadi nilainya merah," kata Mansur dalam acara "Raport Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem" secara virtual, Minggu, 25 Oktober 2020, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Ada delapan kebijakan Nadiem Makarim yang dinilai oleh FSGI di antaranya, pertama, Nadiem Makarim mendapatkan poin 100 dengan predikat baik sekali dalam kebijakannya yang menghapus ujian nasional (UN).
Baca Juga: Jangan Sampai Libur Panjang Jadi Petaka, Ikuti 10 Tips Saat Hadiri Acara di Tengah Pandemi Covid 19
Kedua, dalam kebijakan peluncuran kurikulum darurat pandemi Covid-19, Nadiem Makariem juga mendapatkan predikat baik dengan nilai 80.
Ketiga, terkait kebijakan rencana asesmen nasional, Nadiem Makarim mendapat nilai 75.
"75 cukup karena secara konsep sangat baik, tapi kami belum bisa mengulasnya lebih jauh karena belum dilaksanakan," kata Mansur.
Keempat, kebijakan Nadiem tentang bantuan kuota internet bagi siswa dan guru, diberi nilai 65.
Kelima, program merdeka belajar yang direncanakan Nadiem, diberi nilai 60.
Baca Juga: Libur Panjang Tiba, Penjualan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Meroket
Keenam, relaksasi dana bantuan operasional sekolah (BOS), diberi nilai 60.
Ketujuh, kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dianggap masih banyak masalah, hanya dinilai 55.
Terakhir, program organisasi penggerak yang diberi nilai 50 dengan predikat kurang sekali.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Heru Purnomo mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan jika gagasan-gasan yang bagus tersebut, kenyataannya masih menimbulkan polemik di masyarakat.
"Sehingga dengan pengamatan penilaian kami, dari gagasan bagus, separuhnya timbul masalah. Dengan kondisi begitu ada banyak nilai merah, dari 8 poin itu rata-ratanya 68, di bawah KKM," kata Heru Purnomo.***