Network
PR BEKASI - Kabar baik untuk semua guru honorer dan mereka yang sudah memiliki profesi pendidikan guru (PPG).
Pasalnya, pada tahun 2021 akan dilaksanakan seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK).
Diketahui kebutuhan guru di Indonesia mencapai 1 juta.
Baca Juga: Pengangguran Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Sri Mulyani: Ini Tantangan
"Kemendikbud melakukan perhitungan berdasarkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri, di luar guru yang berstatus PNS yang saat ini mengajar, mencapai satu juta guru," kata Nadiem Anwar Makarim, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Selasa 24 November 2020.
Seleksi PPPK kali ini pun dapat dilakukan sebanyak 3 kali oleh peserta.
Pihak Kemendikbud juga menyediakan materi ujian seleksi yang bisa diakses via daring oleh peserta seleksi.
Baca Juga: Kemenaker Rilis 10 Pekerjaan yang Paling Dibutuhkan Sesuai Pandemi Covid-19 Berakhir
"Akan ada materi untuk guru honorer agar dapat mempersiapkan diri sebelum ujian. Standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan sangat matang untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita terus terjaga," katanya.
Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS.
PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.
Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.
Baca Juga: Motornya Hilang Dirampas, Guru Ngaji Korban Begal di Jatimurni Dapat Motor Baru dari Polri
Sementara itu, berdasarkan PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, ada beberapa syarat pegawai honorer bisa diangkat jadi PPPK.
- Warga negara Indonesia.
- Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
Baca Juga: RUU Ketahanan Keluarga Belum Direstui 5 Fraksi, Baleg DPR: Nanti Keputusan Dilanjutkan atau Tidak
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Disclaimer: Peraturan dapat berubah sewaktu-waktu.***
