Network
"Jangan sampai pemerintah pusat dianggap lepas tanggung jawab, karena menyerahkan begitu saja kepada Pemda. Terlebih tidak diiringi dengan pemetaan daerah maupun sekolah yang dapat dikategorikan siap/belum siap. Sebaiknya ditunda jika sekolah belum bisa memenuhi infrastruktur maupun SOP nya," tutur Mardani Ali Sera.
Catatan kedua, terkait tantangan yang akan dihadapi para tenaga pengajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
"Contoh tantangan yang akan dihadapi PAUD dan SLB jika pembelajaran tatap muka dilakukan, menerapkan protokol kesehatan akan jauh lebih berat karena mereka bermain secara bergerombol dan sulit menjaga jarak," kata Mardani Ali Sera.
Baca Juga: DPR Minta Polri Tindak Tegas Para Pelanggar Prokes Tanpa Tebang Pilih
Lalu catatan ketiga, Mardani Ali Sera mempertanyakan apakah pemberian izin pembelajaran tatap muka kepada Pemda sudah berdasarkan data epistemologi.
"Mengingat berdasarkan panduan dari WHO, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi, seperti melihat jumlah kasus baru yang dilaporkan selama periode waktu tertentu di lingkungan sekolah (1 per 100rb)," kata Mardani Ali Sera.
Selain itu, menurutnya, rasio kasus positif harus kurang dari 5 persen dalam waktu dua minggu secara berturut-turut.
"Jika sekolah tetap dibuka ketika kasus Covid-19 masih tinggi, anak-anak sampai guru berpotensi saling menularkan. Tentu kita tidak ingin adanya klaster sekolah dari keputusan ini," ujar Mardani Ali Sera.
Bismillah, Mendikbud Nadiem Makarim telah mengumumkan diperbolehkannya kegiatan belajar tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Setidaknya ada beberapa catatan dari kebijakan yg diambil melalui 4 menteri ini;— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) November 23, 2020
Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak 2020, Mahfud MD: Jangan Sampai Lengah, Jaga Situasi Tetap Kondusif
Dia menjelaskan, berbagai epidemiolog sudah menyatakan, jika suatu daerah menunjukkan tingkat risiko penularan tinggi, maka perlu dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat.
