Network
"Pedoman SKB 4 Menteri itu menunjukkan ada pesan yang ingin disampaikan sebagai warning. Kalau masuk akan ada yang terpapar," ujar Arif Jamali.
Baca Juga: Paham Radikal Kerap Jadi Ancaman, BNPT: Ideologi Terorisme Tak Kenal Batas Teritorial dan Usia
Sementara itu, pembelajaran tatap muka dari sudut pandangnya, Arif memaparkan bahwa SKB 4 Menteri mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan keluarganya sebagai prioritas utama.
Karena itu seluruh pihak terkait dari pemerintah daerah, yayasan pendidikan dan orang tua murid sebagai banteng terakhir diharapkan berpikir secara matang sebelum memutuskan pembelajaran tatap muka.
"Kami tanya nanti kalau misalkan ada yang terpapar ada yang mendanai tidak? Saatnya orangtua berdaulat atas keselamatan anak-anak mereka," ujarnya.
Baca Juga: Segera Distribusikan Vaksin Covid-19, Kemenkes Siapkan 440 Ribu Nakes dan 23 Ribu Vaksinator
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan bahwa keputusan untuk membuka sekolah tatap muka boleh dilakukan jika mendapatkan keputusan bersama dari pemerintah daerah, kepala sekolah, dan Komite Sekolah setempat.
"Komite Sekolah adalah perwakilan orang tua dalam sekolah. Jadi kuncinya ada di orang tua, kalau komite sekolah tidak membolehkan sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka." ujar Nadiem menyampaikan isu terkait di Kantor Presiden, Rabu, 25 November 2020.***
