Network
PR BEKASI - Komisi X DPR RI akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait penggunaan dana bantuan sekolah (BOS) yang dapat dialihkan untuk pembiayaan kuota internet bagi peserta didik dan guru.
Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf 'Macan' Effendi yang menyatakan pemanggilan Nadiem tersebut akan berlangsung usai masa reses DPR berakhir.
"Yang jelas dana BOS itu sekitar Rp54 triliun tahun ini dan di dalamnya ada komponen honor bagi guru honorer," kata Dede seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020.
Baca Juga: Soal Ganjil Genap di Jakarta, Ombudsman: Keputusannya Tergesa-gesa
"Jadi teknis buat kuota dan bagaimana pembagiannya dengan pembayaran honorer belum tau pasti. Lalu apakah swasta juga dapat bantuan kuota tadi, ini perlu dijelaskan juga," katanya.
Lebih jauh, Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengawasi pengelolaan dana BOS yang sekitar Rp54 triliun tersebut.
"Semua mengawasi, termasuk Disdik. Tapi kadang pelaksana memang suka tidak tepat. Karena pembayaran sering telat berbulan-bulan," katanya.
"Akhirnya kepala sekolah lakukan berbagai cara untuk tambal sulam dan akhirnya jadi temuan pemeriksa. Ini yang sering dimainkan oleh oknum-oknum untuk menekan-nekan kepala sekolah," katanya.
Baca Juga: Anggaran Covid-19 Baru Dipakai 19 Persen, Cak Imin: Maksimalkan untuk Kemakmuran Rakyat
Kendati demikian, Dede Yusuf mengaku akan mencari solusi agar polemik tersebut tidak terjadi. Hal itu akan dirumuskan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Nadiem Makarim.
"Kita sedang pikirkan. Skema selain per-siswa, bisa dengan per komponen biaya pendidikan bagi unit pendidikan, atau lainnya. Harus duduk panjang terkait ini," ucapnya.
Sebelumnya, Nadiem mengatakan bahwa dirinya akan membolehkan dana BOS untuk membeli pulsa atau kuota internet.
Pasalnya, menurut Nadiem Makarim, kendala utama terkait PJJ yang dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 adalah kuota internet.
Baca Juga: Dilaporkan ke Polisi, Hadi Pranoto Tuntut Balik Muannas Alaidid dan Minta Ganti Rugi Rp145 Triliun
Untuk itu, Kemendikbud, katanya, memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dimanfaatkan membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi.
"Kami sudah memperbolehkan dana BOS itu digunakan untuk pulsanya murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin akan kembali kami kaji sebagai masukan," katanya.
Kemudian, masalah berikutnya yang menurutnya menjadi persoalan utama guru dan siswa selama PJJ adalah terkait perlunya penyederhanaan dan fleksibilitas kurikulum sehingga tidak semua standar pencapaian harus terwujud.
"Enggak semua standar pencapaian harus terjadi, tetapi lebih mendalam, tapi lebih yang esensial saja. Jadi itu salah satu PR kami," katanya.
Baca Juga: Masuki Babak Baru, Keluarga Gilang Sesali Perbuatan Anaknya yang Dianggap Lakukan Fetish Kain Jarik
Selain itu, ia juga melihat bahwa peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi karena menjadi fasilitator utama dalam PJJ.
"Dan bukan cuma pelajaran jarak jauh, tapi juga setelah semua balik ke sekolah juga akan menjadi suatu sarana untuk maju kepada era digital bagi guru-guru dan bagi murid-murid juga. Jadi itu adalah satu hal yang kami pelajari. Itu merupakan suatu hal yang sangat penting," kata Nadiem Makarim.***
