Network
PR BEKASI – Survei terhadap kebutuhan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) para guru dan siswa di masa pandemi dilakukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
Dari hasil survei tersebut, disebutkan bahwa bantuan kuota internet yang diberikan pada siswa dan guru, baik kuota umum maupun kuota belajar, dirasakan masih kurang.
Salah satu kondisi yang mendorong adanya perbedaan kebutuhan kuota bagi setiap siswa maupun tenaga pengajar, adalah adanya metode pembelajaran yang berbeda-beda.
Baca Juga: UGM Ciptakan GeNose, Hanya Butuh 2 Menit untuk Deteksi Covid-19 Lewat Embusan Napas Pasien
Survei tersebut dilakukan pada tanggal 24 sampai 26 September 2020 kemarin, dan melibatkan 2.074 responden dari siswa, guru, dan orangtua.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs RRI, presentase dari hasil survei tersebut yaitu sebanyak 78.3 persen responden merasakan bahwa kuota umum sebanyak 5 Gb yang diberikan pemerintah tidak cukup.
Sedangkan sisanya, sebanyak 21.7 persen responden merasa bahwa jumlah tersebut cukup.
Baca Juga: Data Pengguna Diduga Bocor, ShopBack dan RedDoorz Kirim Surat Elektronik ke Pelanggan
Kemudian di kalangan guru, terdapat 85 persen responden merasa bahwa kuota umum 5 Gb tidak cukup untuk mereka mengajar, sedangkan sisanya 15 persen responden merasa jumlah tersebut sudah cukup.
“Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan kuota internet masing-masing guru dan siswa itu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan,” ucap Fahriza Marta Tanjung selaku Wakil Sekretaris Jenderal FSGI secara daring, pada hari Minggu, 27 September 2020.
“Karena memang metode pembelajaran juga berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada yang full daring, tetapi lebih banyak yang blended learning dengan porsi yang berbeda-beda pula,” tuturnya melanjutkan.
Baca Juga: Buat Kagum, Paramedis Ini Rela Gendong Mayat di Punggung dan Membawanya ke Pemakaman dengan Motor
Lebih lanjut, Fahriza menuturkan bahwa nantinya, hasil survei tersebut akan dikirimkan oleh pihaknya kepada Kemendikbud sebagai bagian dari masukan.
Dia pun berharap ada respon dari Kemendikbud terkait dengan hasil survey yang dilakukan pihaknya, agar kemudian proses belajar mengajar yang berubah di tengah pandemi berkepanjangan ini bisa tetap berjalan secara maksimal.
Sebelumnya, selain masalah mengenai subsidi kuota internet, orangtua/wali murid juga menyampaikan keluhan mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dinilai tidak maksimal, karena tergantung kuota dan jaringan internet, serta kemampuan gurunya.
Baca Juga: Berebut Wilayah Sengketa, Militer Armenia dan Azerbaijan Saling Baku Hantam di Nagorno-Karabakh
Hal tersebut diungkapkan oleh Dewi Coryati selaku Anggota Komisi X DPR RI, dalam workshop pendidikan “Strategi Pembelajaran Jarak Jauh di Era New Normal” pada Jumat lalu.
“Saya tidak menampik menerima aspirasi dari para orangtua/wali murid, agar pihak sekolah bisa segera menggelar proses belajar tatap muka. Oleh karena itu, pelaksanaan PJJ akan dievaluasi pada Desember 2020,” tuturnya.
Komisi X DPR RI bersama Kemendikbud juga telah melakukan beragam asesmen, terkait pembelajaran tatap muka yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan televisi dan internet.
Baca Juga: Mantan Anggota Tim Mawar Masuk Kemenhan, KontraS: Bukti Pemerintah Abai terhadap Isu Pelanggaran HAM
Selain itu, untuk wilayah yang memiliki akses internet serta layanan televisi, juga dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, mengkombinasikan pembelajaran secara daring, dan terpenting mengutamakan keselamatan peserta didik, guru, serta pelaku pendidikan.***
