Network
PR BEKASI - Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa para petinggi PDI Perjuangan (PDIP) memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser karena kebijakan ilegal.
Narasi ini disebarkan oleh akun Facebook Blag Sah pada Rabu, 4 November 2020.
Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fakta yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Kominfo, klaim bahwa para petinggi PDI Perjuangan (PDIP) memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser karena kebijakan ilegal adalah klaim yang salah atau hoaks.
Baca Juga: Akan Segera Tiba di Tanah Air, Pengamat: Kepulangan Rizieq Shihab Tanda Pemerintah Bersikap Welcome
Akun Facebook Blag Sah menuliskan narasi sebagai berikut:
“Bismillah.
Telah di kabarkan dri petinggi PDIP Jokowi di pastikan lenser.d krnakan
Kebijakannya yg ilegal
#pdipmencret."
Sejauh ini tidak ada informasi resmi mengenai hal itu. Namun terdapat pernyataan Politikus PDIP terkait adanya upaya pelengseran Jokowi.
Baca Juga: Dikritik Warganet Karena Banyak Saltik, Surat Stafsus Milenial Presiden Direvisi Layaknya Skripsi
Seperti dilansir RRI, Politikus PDIP TB Hasanuddin menilai upaya pelengseran tersebut seperti mimpi di siang bolong.
Meski muncul pernyataan mosi tidak percaya di tengah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, tidak lantas membuat Jokowi lengser.
Hasanuddin mengklaim sekadar mosi tidak percaya, tidak cukup untuk melengserkan seorang Presiden.
Baca Juga: Erick Thohir Ingin Rekrut 1.000 Milenial Papua, Pemprov: Kami Dukung Program Ini
Menurut Hasanuddin mosi tidak percaya, efektif jika Indonesia menganut sistem parlementer. Akan tetapi, Indonesia menganut sistem presidensial.
Pula komposisi pendukung Jokowi di parlemen. Mayoritas fraksi di DPR merupakan pendukung pemerintah. Selain itu, kata Hasanuddin, mekanisme pemakzulan Presiden sangat sulit.
Selain itu, memang telah beredar informasi ketidakpuasan PDIP terhadap Jokowi terkait masalah peran pengelolaan pemerintah.
Baca Juga: Dikenal Dekat dengan Trump, Arab Saudi Beri Selamat Pada Joe Biden Atas Kemenangan di Pemilu AS
Menurut hasil analisa Wempy Hadir selaku Direktur Eksekutif Indopolling Network menyatakan bahwa meski menjadi partai pemenang dan penopang utama pemenangan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden, PDIP tidak mendapatkan peran strategis untuk mengelola kekuasaan.
Menurutnya, selama ini Jokowi lebih memberikan peran lebih pada orang-orangnya yang berada di luar PDIP seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
Ditambah, ungkapan dari seorang politisi PDIP Darmadi Durianto terkait adanya kudeta merangkak yang dilakukan terhadap Jokowi adalah ekspresi manuver politik yang menambah kecurigaan Wempy.
Baca Juga: Isu Masyumi Reborn Muncul, Mahfud MD Getol Beri Penjelasan Melalui Akun Media Sosial Miliknya
“Pernyataan itu (Darmadi soal kudeta merangkak) bagian dari manuver untuk membangun kompromi politik agar ada keseimbangan kekuasaan (demi) menegur Jokowi untuk tahu, karena tanpa PDIP tidak mungkin dia jadi Presiden,” kata Wempy.
Oleh karena itu, Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok.
Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
Baca Juga: Gli, Si Kucing Favorit di Masjid Hagia Sophia Meninggal Dunia, Gubernur Istanbul Ucapkan Duka
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.***
