PR BEKASI - Kabar bahagia dalam dunia perindustrian otomotif Indonesia tengah beredar mengenai relaksasi pajak penjualan mobil baru.
Tidak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo telah menyetujui realisasi relaksasi pajak penjualan mobil baru atau pajak mobil 0 persen.
Setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, kebijakan tersebut kini berada di tangan Menteri Keuangan untuk diatur lebih lanjut terkait kebijakan relaksasinya.
Baca Juga: Puji Kedewasaan Sandiaga Uno, Faizal Assegaf: Ini Mesti Ditiru Bung Fadli Zon dan Pak Said Didu
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terus mengupayakan relaksasi pajak penjualan mobil baru walaupun sebelumnya pernah ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dikutip dari PMJ News oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com, relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tersebut bertujuan untuk mengakselerasi penjualan mobil baru di tengah kelesuan pandemi Covid-19.
Menurut Agus Gumiwang, Presiden Jokowi secara prinsip telah menyetujui usulan itu. Saat ini, tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.
"Tapi memang Kemenkeu masih dalam proses hitung-menghitung saja," ujar Agus Gumiwang dalam pernyataannya, di Jakarta, Senin 28 Desember 2020.
Baca Juga: Soroti Sejumlah Masalah Bangsa, Nneno Warisman Minta Pemerintah Tidak Anti-Kritik dan Libatkan Ahli
Lebih jauh ia mengatakan, penjualan mobil yang lesu selama pandemi Covid-19 bisa terdongkrak dengan adanya relaksasi berupa pembebasan pajak sampai menjadi 0 persen.
Selain itu, hal tersebut tak hanya mendorong bisnis pabrikan mobil, namun juga semua pemasok yang terlibat di dalamnya.
Pengajuan ini bukan kali pertama, sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah menolak usulan pembebasan pajak mobil baru alias 0 persen.
Usulan ini pernah disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan sangat diinginkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).***