PR BEKASI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati curhat kepada IMF (International Monetary Fund) soal menteri yang korupsi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sri Mulyani menyebut, selalu ada orang yang ingin mendapatkan keuntungan yang tidak pada tempatnya.
"Di situasi darurat kita ketahui selalu ada orang yang berusaha mengambil keuntungan dengan melanggar moral hazard dengan korupsi," tuturnya dalam acara Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Kemenkeu dan International Budget Partnership (IBP).
Baca Juga: Amien Rais Kritik Pemerintah Usai Larang FPI, Muannas Alaidid: Sudahlah Pak Amien, Sudah
Di depan mereka, ia sama sekali tidak merasa takut untuk menjelaskan bagaimana Menteri Sosial, Juliari P Batubara berani melakukan korupsi atas anggaran penanganan Covid-19.
"Anda tahu apa yang terjadi di Indonesia, di mana kita memiliki satu menteri yang baru saja tertangkap karena kasus korupsi," ujar Sri Mulyani.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengerti posisi sulit yang dialami Sri Mulyani saat ini.
"Saya bayangkan Sri Mulyani, dia udah gak tau mau ngapain, kan dia dituduh terus tidak mampu untuk memutuskan sesuatu yang betul-betul berbasis pada kepentingan Republik sehingga dianggap sebagai ratu utang itu," ucapnya.
Baca Juga: Berbahagialah! 5 Zodiak Ini Akan Arungin Perjalanan Tahun 2021 dengan Penuh Cinta
Rocky Gerung sebenarnya tidak mempermasalahkan soal berapa banyak utangnya, hanya menurutnya memang kemampuan untuk membayar utang di negara Indonesia sangat buruk.
Menurutnya, justru curahan hati Sri Mulyani ini bertujuan untuk menyadarkan presiden Jokowi atas kondisi di Indonesia saat ini setelah dua menteri di kabinetnya melakukan tindak pidana korupsi.
"Jadi sebetulnya curhat dari Sri Mulyani itu ditujukan kepada presiden melalui kuping IMF, kan gak mungkin Sri Mulyani curhat langsung ke presiden kan, paling enggak dia harus lewat Menko juga, tapi itu bertele-tele," tuturnya.
"Lalu dia pilih ngomong ke IMF supaya IMF ngoceh lalu ocehan tersebut didengar oleh presiden," sambungnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 1 Januari 2021.
Baca Juga: Berbahagialah! 5 Zodiak Ini Akan Arungin Perjalanan Tahun 2021 dengan Penuh Cinta
Ia juga menganggap bahwa pernyataan Sri Mulyani tersebut secara tidak langsung menyindir para menteri di kabinet Jokowi.
"Jadi terlihat bahwa memang secara tidak langsung Sri Mulyani mengatakan kita udah gagal kabinet ini, nah supaya teguran itu tidak diberikan langsung kepada presiden, dia muter, jadi dia minta IMF menegur presiden," ucapnya.
Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai bahwa ini adalah sebuah bukti dari buruknya komunikasi politik di Tanah Air.
"Karena Sri Mulyani sendiri sudah katakan, bagaimana lagi dapat utang kalau dikorupsi lagi, kan kita malu juga sebagai masyarakat, kenapa gak ngadu kepada bosnya saja (Jokowi), kenapa harus ngadu ke dunia," tuturnya.
Baca Juga: Lembaran Baru Tahun 2021, Ini Harapan Meghan Markle dan Pangeran Harry
Ia bahkan menyarankan, jika ingin bertanggung jawab penuh sebagai Menkeu, Sri Mulyani harus mengucapkan hal ini kepada Presiden Jokowi.
"Saya capek, saya cari uang dan dimaki-maki oleh rakyat Indonesia sebagai ratu utang, tetapi ternyata uang yang saya cari untuk tiba di rakyat malah tiba di PDIP," ucapnya
"Kenapa PDIP? Karena Juliari Batubara selaku koruptor dana bansos merupakan kader dari partai tersebut," sambungnya.
Rocky Gerung yakin dengan cara tersebut, Sri Mulyani dapat menegakkan moral publik di Indonesia.
Baca Juga: Didominasi Sampah Plastik, Petugas Gabungan Angkut 30 Ton Sampah dari Pantai Kuta
Perlu diketahui, di tahun 2020, sudah tiga kader PDIP yang terseret kasus korupsi di KPK.
Terbaru adalah Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial yang juga merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP.
Juliari Batubara diketahui memungut jatah Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial atau bansos Covid-19 dari nilai bansos sebesar Rp300.000.
KPK juga menangkap dan menetapkan Wenny Bukamo sebagai tersangka. Wenny adalah Ketua DPC PDIP Banggai Laut yang juga mantan Bupati Banggai Laut.
Baca Juga: Minta Gisel Serahkan Hak Asuh Gempi ke Gading Marten, Komnas PA: Demi Kepentingan Terbaik Anak
Ia pun kembali mencalonkan diri untuk mengisi jabatan yang sama di Pilkada 2020.
Wenny ditengarai menerima suap sebesar Rp2 miliar dari para pengusaha terkait proyek pengadaan jalan di daerahnya. KPK juga menduga duit tersebut akan digunakan untuk 'serangan fajar' di Pilkada 2020.
Sedangkan Ajay Muhammad Priatna adalah Wali Kota Cimahi sekaligus Ketua DPC PDIP Cimahi. Ajay ditangkap KPK pada Jumat, 27 November 2020.
Ajay ditetapkan menjadi tersangka lantaran diduga meminta komitmen fee sebesar Rp3,2 miliar terkait izin pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi.***