PR BEKASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Moda (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 November 2020.
Alasannya, karena Kemenko Marves dan BKPM tidak memenuhi target investasi pada kuartal III-2020 dan terkontraksi hingga minus 6 persen.
Padahal, sebelumnya Jokowi telah mewanti-wanti keduanya agar nilai investasi pada kuartal III bisa minus di bawah 5.
Akhirnya, Jokowi pun meminta Luhut dan Bahlil untuk meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal IV sehingga tidak terlalu negatif pertumbuhannya.
Baca Juga: Tempat Les IFI Bandung Jadi Sasaran Demo Anti-Prancis, Warganet Khawatirkan Hotman Paris Juga Didemo
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik sekaligus Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni menilai bahwa teguran itu adalah hal yang wajar.
Meski demikian, Sya'roni menyebut bahwa kedua orang itu hanya memberikan banyak harapan kepada pemerintahan Jokowi.
“Terlalu banyak beri angin surga ke Jokowi,” kata Sya'roni, Selasa, 3 November 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Sya'roni lantas mengurai sejumlah investasi yang menurutnya hanya pepesan kosong.
Seperti, investasi kilang minyak dari Timur Tengah yang digadang-gadang angkanya mencapai 30 miliar dolar AS dan ada juga investasi dari Softbank yang disebut mencapai 100 miliar dolar AS.
Baca Juga: Dapat Ditemui dengan Mudah di Asia, Dapatkan 6 Manfaat Jamur Shiitake yang Baik untuk Jantung
“Ternyata bodong dan hanya angin surga untuk nina bobokan Jokowi,” kata Sya'roni.
Diketahui, dalam Sidang Kabinet Paripurna itu, Jokowi juga mengingatkan terkait fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat (AS), yang bisa dijadikan peluang untuk memperbaiki investasi.
Jokowi juga mengatakan, fasilitas GSP AS bisa dijadikan kesempatan karena Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang mendapat fasilitas tersebut.
Jokowi berharap, dengan adanya fasilitas GSP, ekspor Indonesia dapat lebih meningkat lagi, dan juga menarik banyak investasi dari luar sehingga banyak kegiatan industri yang bisa didirikan di Indonesia.***