Kabar Buruk! BST Kemensos Tidak Lagi Dicairkan karena Alasan Ini, Risma Fokus Cairkan Dua Bansos Ini

- 22 September 2021, 09:37 WIB
Mensos Tri Rismaharini fokus mencairkan dana bansos BPNT dan PKH setelah BST Covid-19 diputuskan untuk disetop.
Mensos Tri Rismaharini fokus mencairkan dana bansos BPNT dan PKH setelah BST Covid-19 diputuskan untuk disetop. /ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

PR BEKASI - Pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp300.000.

Menurut Kementerian Sosial (Kemensos), penyaluran BST Covid-19 kepada 10 juta penduduk Indonesia hanya dilakukan pada saat kondisi darurat saja.

Menteru Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut, BST memang dirancang hanya untuk empat bulan, terhitung pada Januari-April 2021.

Baca Juga: Krisdayanti Ungkap Penerima Bansos Masih Kurang Tepat Sasaran: Miris!

Sedangkan penambahan dua bulan sampau periode Juni, karena adanya pelaksanaan PPKM darurat ketika gelombang kedua menerjang Indonesia.

"BST cuma dua bulan. Jadi kan kemarin awal 2021 cuma empat bulan Januari sampai April," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 21 September 2021.

"Ditambah dua bulan karena PPKM darurat, Mei dan Juni," sambungnya.

Risma pun menegaskan bahwa penyaluran BST hanya disebabkan jika terjadi kegawatdaruratan di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Selain Andhika Pratama, Kiky Saputri dan Andre Taulany Juga Sindir Korupsi Dana Bansos Lewat Lawakannya

"Sudah, saya enggak berani. Itu emang BST penyalurannya disebabkan untuk pandemi," kata mantan Wali Kota Surabaya itu.

Sebelumnya, Risma menyinggung soal pemberhentian  BST Covid-19, mengingat situasi Pandemi Covid-19 yang  mulai terkendali.

BST covid-19 selama PPKM Darurat kemarin, selain uang sebesar Rp600.000, ada juga beras 10 kilogram yang didistribusikan melalui Perum BULOG.

Baca Juga: BST Rp600 Ribu Cair Bulan September 2021, Segera Cek Nama di cekbansos.kemensos.go.id

Alasan BST Dihentikan

Namun, ia belum bisa memastikan bagaimana kelanjutan BST Covid-19 ke depan sebab saat ini aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai bergerak.

Tri Rismaharini mengatakan, saat itu BST diberikan karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial yang memaksa kegiatan ekonomi di sejumlah sektor harus terhenti.

Menurutnya, untuk saat ini roda perekonomian sudah mulai bergerak bahkan mendekati normal.

"Sekarang sudah gerak ekonominya. Kan nggak bisa kemudian semuanya dibebankan ke pemerintah," katanya, dikutip dari Pikiran-rakyat.com.

Baca Juga: Data Tunda BST DKI Jakarta Tahap 5 dan 6 Siap Dicairkan, Cek Penerima melalui corona.jakarta.go.id

Namun ke depannya, rencana bansos akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan.

Hal itu dilakukan untuk mengembalikan masyarakat ke kondisi normal.

Risma mengatakan, juga akan mendorong program bansos untuk lanjut usia (lansia) yang membutuhkan bantuan.

"Mereka (lansia) dapat bansos, tapi kan Rp200 ribu, nah cuma Rp200-300 ribu. Mereka pasti masih kurang lah dalam satu bulan, oleh karena itu, kira bantu mereka," ujar dia.

Lansia yang terbantu ditargetkan untuk seluruh Indonesia, termasuk di Papua.

Baca Juga: Bansos Tunai BST Rp600 Ribu dan 10 Kg Beras Tak Kunjung Cair? Segera Adukan ke [email protected]

Bansos yang Tetap Dicairkan

Meski BST dihentikan, Kemensos tetap akan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Kemensos akan mengubah sistem penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan merencanakan sistem biometrik penyaluran bansos tanpa kartu.

"Insya Alllah kita buat penyaluran tanpa kartu, data kami sudah padan dengan data kependudukan, tinggal di-compare," ujar Tri Rismaharini dalam Rapat Kerja Komite III DPD di Jakarta, Selasa 21 September 2021.

Baca Juga: Bansos Sembako BPNT Rp400 Ribu Cair September 2021, Segera Daftar di Menu Usul Aplikasi Cek Bansos

Ia menyebutkan, menurut survei, selain dibelikan beras, uang bansos seringkali diberikan rokok dan minuman keras.

Risma berharap dengan sistem tanpa kartu ini, dapat mengendalikan pembelian uang bansos di e-Warong mana saja dan penyaluran bansos menjadi tepat sasaran.

"Dengan pengendalian itu nggak akan cair uangnya kalau beli rokok, bisa dengan biometrik saja," ujar dia.

Selain itu, apabila di suatu daerah tidak bisa membeli beras, dapat diganti dengan bahan makanan pokok lainnya.

"Misal enggak bisa beli beras, tapi beli sagu itu bisa," ujar Risma.

Penerima manfaat program BPNT/Kartu Sembako ditargetkan untuk 18,8 juta KPM dengan total anggaran Rp 42,5 triliun.

Masing-masing KPM telah menerima Rp 200 ribu/bulan selama 12 bulan.

Baca Juga: Periksa di cekbansos.kemensos.go.id untuk Cek Daftar Penerima BPNT Rp400 Ribu dan Beras 10 Kilogram

Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), menurut Risma, banyak digunakan juga oleh masyarakat untuk membeli rokok.

Sama seperti BPNT, Bansos PKH juga akan menggunakan sistem baru.

"Jadi penyelesaian kemiskinan itu semakin jauh, (padahal) uang negara keluar semakin banyak. Nanti (dengan metode baru), tidak bisa lagi digunakan untuk beli rokok atau beli minuman keras," kata Risma.

Ia mengatakan, penyaluran akan didasarkan pada penggunaan KTP, aplikasi di ponsel pintar, dan penggunaan sistem pengenal wajah atau biometrix.

Baca Juga: Bansos PKH Anak SMA Rp2 Juta Cair September? Segera Cek Nama di cekbansos.kemensos.go.id

Metode baru ini, menurut Risma, juga akan berfungsi untuk mengendalikan penggunaan dana bansos, baik dana Program Sembako maupun dana PKH.

Bansos PKH 2021 ditargetkan untuk 10 juta KPM dengan total anggaran Rp 28,7 triliun.

Masing-masing KPM menerima besaran dana secara berbeda, tergantung kriteria.

Besarannya mulai dari Rp900 ribu hingga Rp 3 juta per tahun.***

Editor: M Bayu Pratama

Sumber: Pikiran-Rakyat.com ANTARA Galamedia News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x