Network
Sementara, OJK menurutnya telah terus melakukan pemblokiran pinjol sejak 2019-2021 yang sebanyak 3.500.
Baca Juga: Sri Mulyani Tanggapi Pernyataan Bambang Soesatyo Soal Absennya dalam Rapat Anggaran MPR
"Angka ini mengartikan bahwa banyak orang di Indonesia menggunakan layanan finansial.
Bahkan tanpa memiliki pengetahuan dasar atau tanpa literasi keuangan," kata Menkeu.
Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa literasi keuangan perlu dibuatkan standar khusus.
Sehingga, pemahaman masyarakat bisa merata serta menyasar target yang sering jadi incaran pinjol ilegal.
Baca Juga: MPR Minta Menkeu Sri Mulyani Dipecat Gegara Anggaran Dipangkas, Abdillah Toha: Tidak Punya Malu
"Kita butuh target, utamanya untuk warga miskin, warga kurang edukasi, orang tua, UMKM, startup, dan wanita.
Mereka adalah pihak yang rentan terkena aktivitas finansial ilegal," katanya, menegaskan.
Hingga saat ini, masih ada pinjol ilegal dan P2P yang mengancam masyarakat Indonesia.***
