PR BEKASI - Hacker (peretas) yang diyakini bekerja untuk Rusia diduga telah memantau lalu lintas email internal di Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) dan Administrasi Telekomunikasi dan Informasi Nasional (NTIA) Departemen Perdagangan.
Dugaan tersebut muncul berdasarkan informasi yang didapat dari sejumlah sumber yang mengetahui mengenai masalah tersebut kepada media.
Dilaporkan bahwa peretas membobol perangkat lunak perkantoran NTIA, Microsoft Office 365.
Baca Juga: Muhammadiyah Soal Sekolah Tatap Muka 2021: SKB 4 Menteri Itu Ada Pesan Peringatannya
Email staf di agensi tersebut dipantau oleh peretas selama berbulan-bulan, kata sumber.
Kemudian, seorang sumber lain mengatakan bahwa peretas itu sangat pintar dan mampu mengelabui kontrol otentikasi platform Microsoft.
Menurut empat sumber yang mendapat pengarahan, peristiwa ini membuat intelijen AS khawatir jika peretas telah masuk ke lembaga pemerintah lainnya.
Baca Juga: Tertibkan Pemanfaatan BMN, KPK Sukses Amankan Aset Negara hingga Rp548.2 Triliun
Namun tidak disebutkan lembaga mana saja. Sedangkan, tiga orang yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan bahwa Rusia saat ini diyakini berada di balik peretasan tersebut.
Sementara, dua sumber lainnya mengatakan bahwa insiden ini berkaitan dengan pengungkapan sejumlah kasus peretasan yang dilakukan oleh FireEye, perusahaan keamanan siber besar AS yang memiliki kontrak dengan pemerintah dan komersial.
"Pemerintah Amerika Serikat mengetahui terkait laporan ini dan kami mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin terkait dengan situasi ini," kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional John Ullyot, dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Aljazeera pada Selasa, 15 Desember 2020.
Baca Juga: Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Pemkab Bekasi Mulai Gunakan Hotel untuk Tempat Isolasi Mandiri
Imbas peretasan ini, kata seorang sumber, Dewan Keamanan Nasional dikabarkan mengadakan pertemuan di Gedung Putih pada Sabtu pekan lalu.
Selanjutnya, Departemen Perdagangan AS telah mengonfirmasi adanya peretasan.
"Kami telah meminta Cybersecurity and Infrastructure Security Agency dan FBI untuk menyelidiki, dan kami tidak dapat berkomentar lebih lanjut untuk saat ini," kata mereka dalam sebuah pernyataan pers.
Baca Juga: Paham Radikal Kerap Jadi Ancaman, BNPT: Ideologi Terorisme Tak Kenal Batas Teritorial dan Usia
Peretasan disebut memberi tantangan besar bagi pemerintahan presiden terpilih AS, Joe Biden.
Pasalnya penyelidikan terkait peretasan di dunia maya yang skala besar membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk menyelesaikannya.
"Ini adalah kampanye spionase dunia maya besar-besaran yang menargetkan pemerintah AS dan kepentingannya," kata sumber.
Baca Juga: Segera Distribusikan Vaksin Covid-19, Kemenkes Siapkan 440 Ribu Nakes dan 23 Ribu Vaksinator
Seorang juru bicara Microsoft tidak segera menanggapi permintaan komentar. Begitu pula juru bicara Departemen Keuangan. Hal senada dilakukan pula oleh FBI dan Badan Keamanan Nasional AS.***