PNS di Venezuela Banyak yang Mangkir dan Mundur Karena Digaji Hanya Rp184 Ribu per Bulan

PR BEKASI - Venezuela semakin kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) lantaran semakin sedikit yang masuk kerja dan mengundurkan diri secara massal.

Dikabarkan bahwa hal tersebut terjadi akibat gaji yang didapat oleh PNS di Venezuela semakin berkurang.

Setelah bertahun-tahun mengalami krisis ekonomi, banyak lembaga negara Venezuela sekarang bekerja dengan kapasitas pegawai yang sangat kecil karena, para PNS menyerah akibat pendapatan yang hampir tidak mencukupi untuk memberi mereka makan.

Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Kamis, 17 Desember 2020, dengan lebih sedikit staf, perusahaan listrik negara dan perusahaan telepon sering mengabaikan pemadaman, metro Caracas membatasi layanan, dan badan pajak nasional telah mengabaikan wajib pajak terhadap perusahaan swasta, menurut puluhan pegawai publik.

Diketahui, 2.8 juta pegawai pemerintah yang tersisa di negara itu rata-rata menghasilkan 13 dolar Amerika atau setara dengan Rp184.000 per bulan, angka tersebut kurang dari setengah pendapatan pekerja sektor swasta, menurut perusahaan riset lokal Anova.

Anova dan dua konsultan lainnya memperkirakan setidaknya 500.000 pegawai negeri telah mengundurkan diri pada tahun lalu.

Anova menghitung setidaknya 25 persen pegawai negeri sipil bertahan dengan upah minimum.

Upah ini turun di bawah 1 dolar Amerika atau Rp14.133 per bulan, yang hanya bisa membeli 1 kg beras atau tepung jagung, untuk sebagian tahun ini di tengah inflasi tahunan sebesar 4.087 persen.

Perusahaan telepon Cantv, yang dinasionalisasi pada 2007 lalu, membayar pegawainya hanya sekitar 6 dolar Amerika atau Rp85.000 sebulan, kata pekerja dan anggota serikat pekerja Igor Lira.

"Apa yang dapat kamu lakukan dengan pendapat segitu?" katanya menanyakan. menjelaskan mengapa begitu banyak yang keluar dan mereka yang tetap bertahan mengambil kerja sampingan.

Meskipun mencegah kas negara jebol, gaji rendah mengikis loyalitas pegawai negeri, melemahkan kemampuan negara untuk berfungsi, dan pada akhirnya menambah pengangguran dan kekurangan layanan publik di antara orang-orang yang sudah lama menderita.

Baca Juga: Dianggap Tak Konsisten dengan Ucapannya, PM Jepang Tuai Kritik Karena Hadiri Agenda Makan Malam

Warga Venezuela berjumlah sekitar 30 juta sebelum eksodus beberapa juta dalam beberapa tahun terakhir ke negara tetangga.

Di metro Caracas, transportasi umum utama di ibu kota, banyak karyawan meliburkan diri dan tidak pernah kembali, kata seorang pensiunan berusia 57 tahun yang baru keluar setelah bekerja tiga puluh tahun.

Metro, tempat Presiden Nicolas Maduro pernah bekerja sebagai sopir bus dan pemimpin serikat pekerja, membayar karyawan dengan mata uang bolivar lokal yang setara dengan sekitar 10 dolar Amerika atau Rp141.000 per bulan.

Selanjutnya, para PNS mengatakan sikap apatis menjadi sangat akut setelah tiga tahun hiperinflasi dan dampak yang menghancurkan dari lockdown virus corona tahun ini.

Mengukur eksodus pegawai negeri sulit karena banyak yang berhenti bekerja tanpa mengundurkan diri dan lembaga negara tahun ini tidak lagi menghukum ketidakhadiran. Banyak yang tidak masuk kerja dan tidak ada sanksi.

Maduro, yang menjabat sejak 2013, mengatakan masalah ekonomi Venezuela disebabkan oleh sanksi AS, tetapi mengakui gaji rendah pegawai negeri adalah masalah.

"Ini adalah luka terbuka dan membusuk yang akan kami sembuhkan," katanya.

Diketahui, pemerintah Venezuela telah menaikkan upah bolivar berulang kali, tetapi masih tidak dapat mengimbangi inflasi.***