PR BEKASI - Myanmar menjadi perhatian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait peristiwa kudeta politik yang tengah terjadi saat ini.
Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB membahas nasib Myanmar pada Selasa, 2 Februari 2020 hari ini.
Kudeta Myanmar tak hanya membuat PBB mengkhawatirkan jalannya pemerintahan di negeri seribu pagoda yersebut, tetapi juga keselamatan Muslim Rohingya.
"Masih ada 600.000 Rohingya di Rakhine State, termasuk 120 ribu yang berada di kamp. Mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa dan memiliki akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan dasar ataupun pendidikan," kata Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Selasa, 2 Februari 2021.
Sebelumnya, situasi di Myanmar memanas sejak Senin, 1 Februari 2021 kemarin lantaran militer Myanmar merebut pemerintahan yang ada.
Hal itu dimulai dengan menangkap sejumlah pejabat negara Myanmar dan berlanjut hingga pemecatan para menteri yang bertugas.
Salah satu pejabat yang ditahan oleh Militer Myanmar adalah Penasihat Negara sekaligus aktivis pro-demoksrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Nekat Selundupkan Sabu dalam Pisang ke Lapas IIB Sukabumi, Dua Pelaku Diringkus Kepolisian
Adapun bibit kudeta Myanmar ini sudah terasa sejak tahun lalu ketika partai militer Myanmar, USDP (Union Solidarity and Development Party) kalah dari partai sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, NLD (National League for Democracy).
USDP menganggap bahwa ada kecurangan di pemilu tersebut yang kemudian berujung pada keputusan untuk melakukan kudeta.
Jenderal Min Aung Hlaing, figur di balik kudeta terkait adalah salah satu otak pembantaian Muslim Rohingya di tahun 2017 lalu.
Ia, bersama pengikutnya setianya, membuat Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh. Kurang lebih ada 730 ribu Muslim Rohingya yang kabur saat itu.
Dengan sekarang Myanmar dipimpin oleh Min Aung Hlaing, nasib Rohingnya yang bertahan di Rakhine State dianggap terancam.
PBB mengatakan bahwa isu tersebut harus direspons sesegera mungkin. Mereka menyakini kudeta Myanmar akan membuat situasi di Rakhine State kian buruk.
Rapat DK PBB hari ini akan bersifat tertutup. Kelima belas anggotanya dipastikan hadir dan mereka akan membahas banyak hal mulai dari ancaman di Myanmar dan langkah yang perlu diambil.
"Kami ingin mempelajari ancaman-ancaman jangka panjang terjadi keamanan dan kedamaian, termasuk membahas kerjasama dengan negara-negara tetangga Myanmar," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.
Baca Juga: Akibat Pasokan Langka, Harga Cabai Rawit Merah Hingga Ikan di Pasar Tradisional Melonjak Naik
Misi China di PBB mengatakan pada Senin, 1 Februari 2021 kemarin bahwa mereka berharap apa pun keputusan DK PBB tidak memperumit situasi di Myanmar. Perlu diketahui, China dan Rusia memveto keputusan DK PBB terkait pembantaian di tahun 2017.
"Kami sudah berkoordinasi dengan segala sisi dan langkah komunitas internasional diharapkan bisa menjadi resolusi damai," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, soal kudeta Myanmar.***