Disudutkan Rakyat Myanmar, Min Aung Hlaing Akhirnya Buka Suara Soal Kudeta Terhadap Aung San Suu Kyi

Segala bentuk protes terkait penolakan kudeta pun dilakukan oleh warga Myanmar.

Sejumlah negara di dunia juga meminta junta militer Myanmar untuk segera mengakhiri perselisihan tersebut melalui jalan damai.

Terkait kudeta Myanmar, akhirnya Jenderal Militer, Min Aung Hlaing pun angkat bicara

Ia memberikan pernyataan soal kudeta Myanmar dan unjuk rasa yang berlangsung di berbagai kota hari ini.

Selain itu, ia juga  meminta publik untuk mengikuti fakta dibandingkan perasaan.

Ia pun menjanjikan bakal ada pemilu baru di mana pemenangnya akan menjadi pemerintah Myanmar yang sah.

"Junta ini berbeda dibanding pemerintahan militer sebelumnya," kata Min Aung Hlaing, dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Channel News Asia pada Selasa, 9 Februari 2021.

"Menteri-menteri terbaik telah dipilih, kebijakan luar negeri tidak berubah, dan negara-negara luar akan kami bujuk untuk berinvestasi di Myanmar," katanya.

Min Aung Hlaing pun kembali menegaskan bahwa kudeta Myanmar adalah hal yang tak terhindarkan.

Jika saja pemilu tahun lalu tak ada kecurangan, klaim ia, maka kudeta Myanmar tidak akan terjadi.

Min Aung Hlaing menyayangkan penyelenggara pemilu yang mengesampingkan laporannya soal dugaan kecurangan.

"Tidak ada satupun lembaga yang di atas hukum," ucapnya.

Militer Myanmar, yang dipimpin Min Aung Hlaing, merebut pemerintahan yang ada.

Hal itu dimulai dengan menangkap sejumlah pejabat negara Myanmar, memberhentikan menteri, dan membatalkan pelantikan anggota parlemen yang terpilih.

Beberapa figur sentral yang mereka tangkap adalah Penasehat Negara Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint.

Kudeta itu sendiri dipicu kekalahan partai yang berafiliasi dengan militer Myanmar, Partai Persatuan Solidaritas dan Pengembangan (USDP), dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada pemilu tahun lalu.

USDP menganggap ada kecurangan di pemilu tersebut sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah dan berhak dikudeta.

Merespon kudeta Myanmar, warga melakukan unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung sejak Sabtu pekan lalu.

Diketahui bahwa ribuan, bahkan puluhan ribu, warga terlibat dengan unjuk rasa berlangsung di berbagai kota.

Sejauh ini, militer Myanmar belum menggunakan kekerasan untuk meresponnya.

Namun, satu jam yang lalu, darurat militer diberlakukan di kota Mandalay, kedua terbesar di Myanmar.

Dikutip dari Channel News Asia, darurat militer tersebut akan mencakup tujuh kotamadya di Mandalay.

Aturan yang berlaku mulai dari melarang warga berunjuk rasa, berkumpul dengan jumlah lebih dari lima orang, hingga jam malam yang berlaku dari jam 8 malam sampai 4 pagi.

"Perintah ini akan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan," kata pernyataan pers pemerintah Myanmar di Mandalay, Senin, 8 Februari 2021.

Dalam penjelasannya, pemerintah Myanmar mengklaim unjuk rasa yang berlaku sudah mengkhawatirkan.

Selain dianggap mereka mengancam keselamatan publik, juga mengganggu penegakan hukum.

Tindakan-tindakan itu, lanjutnya, bisa menyebabkan ketidakstabilan atau bahkan kerusuhan jika dibiarkan.***