Network
Militer Myanmar kemudian melakukan operasi keamanan hingga mengakibatkan sekitar 70.000 orang meninggalkan negara bagian itu mengungsi ke negara tetangga Bangladesh.
Pada 25 Agustus 2017, Militan Rohingya melancarkan serangan di seluruh Rakhine, memicu kampanye yang dipimpin militer yang mendorong lebih dari 730.000 Rohingya ke Bangladesh.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa kampanye pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran dilakukan dengan "niat genosida", yang kemudian dibantah Myanmar.
Sementara itu, Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa "teroris" berada di balik misinformasi terkait konflik Rakhine.
Baca Juga: Satu Kasus Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Australia, Perth Terapkan Lockdown Ketat
Pada Januari 2019 lalu, Pertempuran baru dimulai di Rakhine antara pasukan pemerintah dan Tentara Arakan (AA), sebuah kelompok pemberontak yang mencari otonomi daerah yang lebih besar yang merekrut dari sebagian besar etnis minoritas Buddha Rakhine.
Atas peristiwa tersebut, Aung San Suu Kyi mendesak tentara untuk "menghancurkan" para pemberontak.
Pada 11 November lalu, Gambia, negara mayoritas Muslim, mengajukan kasus genosida terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional (ICJ) atas pengusiran Rohingya.
Pada 11 Desember, Aung San Suu Kyi muncul di ICJ di Den Haag dan menolak tuduhan genosida terhadap Rohingya sebagai "tidak lengkap dan menyesatkan" tetapi mengatakan kejahatan perang mungkin telah dilakukan.
Baca Juga: Semua Target di Komedi Sudah Tercapai, Denny Cagur: Enggak Ada Salahnya Gue Mulai Belajar Politik
