Network
Sanksi bisa diberikan, misalnya, kepada pejabat yang mengisi pemerintahan baru nanti untuk menyatakan bahwa AS tidak menganggapnya legal. Hal itu sudah dilakukan AS terhadap Venezuela.
Sementara itu, mantan diplomat AS di masa pemerintahan Barack Obama, Daniel Russel merasa pemberian sanksi tidak akan memberikan dampak berarti. Salah-salah malah akan memperlebar jurang kemiskinan di Myanmar.
Salah satunya karena para pejabat yang melakukan kudeta Myanmar tak memiliki kepentingan dengan AS.
Russel berkata bahwa para pejabat militer di Kudeta Myanmar sudah memiliki sokongan dari perusahaan-perusahaan lokal.
Dengan kata lain, lanjutnya, secara finansial, mereka sudah relatif aman tanpa hubungan dengan perusahaan Amerika sekalipun.
"Jadi, menambah sanksi ke Myanmar tak akan serta merta menyelesaikan masalah. Pendekatan diplomatis yang berkelanjutan, baik bilateral atau bersama rekan, lebih dibutuhkan untuk meredam krisis dan membuka kembali jalan ke demokrasi," kata Russel.
Organisasi Non Pemerintah, Human Rights Watch, menyarankan agar sanksi tidak disasarkan ke pemerintahan ataupun individu, tetapi ke perusahaan. Tepatnya, perusahaan-perusahaan yang memiliki afiliasi dengan para pejabat militer di Kudeta Myanmar.
Dua di antaranya adalah Myanmar Economic Holdings Limited dan Myanmar Economic Corp. Keduanya menguasai bank, tembaga, garmen, dan telekomunikasi.
