Network
PR BEKASI - Sejumlah negara termasuk Malaysia kembali harus menghadapi lonjakan kasus positif Covid-19.
Seperti diketahui bahwa pada beberapa waktu lalu pemerintah Malaysia mengumumkan kembali menerapkan kebijakan lockdown dan pembatasan kembali untuk penerbangan internasional.
Namun ternyata, Perdana Menteri (PM) Malaysia, Muhyiddin Yassin diprotes oleh sejumlah Pihak atas kebijakannya terkait penanganan Covid-19.
Baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan sebuah kampanye Bendera Hitam yang beredar di media sosial. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah Malaysia.
Kampanye Bendera Hitam menyampaikan tiga tuntutan, yakni agar PM Muhyiddin Yassin mengundurkan diri, parlemen untuk berkumpul kembali, dan keadaan darurat diakhiri.
Selanjutnya, kampanye Bendera Hitam tersebut viral di Twitter Malaysia dengan tagar #benderahitam.
Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian Malaysia kemudian menyelidiki kampanye Bendera Hitam di media sosial karena diduga mengandung unsur hasutan.
Direktur Departemen Investigasi Kriminal Bukit Aman, Datuk Seri Abd Jalil Hassan mengatakan, penyelidikan atas kampanye tersebut masih dalam tahap awal dan diperbarui dari waktu ke waktu.
"Kasus ini sedang diselidiki berdasarkan Pasal 4 (1) Undang-Undang Penghasutan 1948, Pasal 505(c) KUHP dan Pasal 233 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1988," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari New Straits Times pada Selasa, 7 Juli 2021.
Namun, dua anggota parlemen Pakatan Harapan telah mendesak Inspektur Jenderal polisi untuk menghentikan penyelidikan terhadap kampanye #benderahitam.
Seperti diketahui bahwa alasannya yakni tidak ada yang ilegal dalam gerakan tersebut, Menurut dua anggota parlemen tersebut.
Anggota parlemen Ipoh Barat M Kula Segaran mengatakan, polisi seharusnya lebih banyak mengusut kasus pidana dan korupsi ketimbang kampanye.
Baca Juga: Malaysia Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Dokter: Masih Percaya Konspirasi?
Dia juga mengatakan orang-orang hanya mengekspresikan frustrasi dan ketidakbahagiaan mereka dengan Putrajaya (Pusat Pemerintahan Malaysia).
Sedangkan anggota parlemen Sungai Buloh Sivarasa Rasiah menyebut penyelidikan itu sebagai "omong kosong mutlak", mendesak IGP (Inspektur Jenderal Kepolisian) agar tidak mengizinkan kepolisian digunakan sebagai alat politik.
"Tidak ada yang ilegal dalam menyerukan perdana menteri untuk mengundurkan diri, agar Parlemen bersidang dan keadaan darurat berakhir, dan menggunakan bendera hitam untuk mengekspresikan pandangan Anda," katanya dalam di Twitter pada Senin, 6 Juli 2021 dikutip Free Malaysia Today.
Di sisi lain, Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat Tian Chua telah meminta masyarakat untuk mengibarkan Bendera Hitam untuk melawan pemerintah yang dinilai buruk.
Menurut Tian Chua, hitam dan merah secara historis merupakan warna perjuangan karena mewakili pemberontakan melawan penindasan.
"Lebih penting lagi, ia menolak logika fatalistik bahwa jatuhnya kekuatan tirani akan kembali digantikan oleh kekuatan terpusat lainnya. Perjuangannya adalah untuk merebut kembali kekuasaan bagi rakyat," katanya dalam sebuah unggahan Facebook.
Tian Chua mengatakan dia telah mengubah gambar profil Facebook-nya menjadi logo hitam dan merah bulan lalu.
Hingga saat ini belum ada tanggapan dari PM Muhyiddin Yassin terkait kampanye Bendera Hitam yang memprotes kepemimpinannya tersebut.***
