Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq Didakwa Atas Tuduhan Penyalahgunaan Dana Partai

- 23 Juli 2021, 12:57 WIB
Syed Saddiq Abdul Rahman, mantan Menteri Menpora Malaysia yang didakwa atas tuduhan penyalahgunaan dana partai Pribumi Bersatu Malaysia.
Syed Saddiq Abdul Rahman, mantan Menteri Menpora Malaysia yang didakwa atas tuduhan penyalahgunaan dana partai Pribumi Bersatu Malaysia. /Instagram/syedsaddiq


PR BEKASI - Mantan Menteri termuda Menpora Malaysia Syed Saddiq Abdul Rahman didakwa karena telah menyalahgunakan RM1 juta atau setara dengan Rp3 miliar dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Syed Saddiq, muncul di pengadilan di Kuala Lumpur dengan dua tuduhan pelanggaran kriminal kepercayaan dan satu lagi karena diduga menyalahgunakan RM120.000 atau sekitar Rp400 juta dana pemilihan partai pada 2018.

Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari The Straits Times pada Jumat, 23 Juli 2021, pelanggaran tersebut diduga dilakukan saat Syed Saddiq menjabat sebagai ketua pemuda partai Tan Sri Muhyiddin.

Beberapa hari setelah runtuhnya pemerintahan Pakatan Harapan (PH), di mana ia menjabat sebagai menteri pemuda dan olahraga.

Baca Juga: Laksanakan Salat Idul Adha Tanpa Protokol Kesehatan, 30 TKI Ditangkap di Malaysia

Menurut dakwaan yang dibacakan di Sidang di depan Hakim Azura Alwi, Syed Saddiq diduga menarik dana partai berupa cek tanpa persetujuan pengurus pusat partai pada Maret tahun lalu.

Namun, dia mengaku tidak bersalah dan mengklaim persidangan untuk kedua tuduhan tersebut.

Sementara anggota parlemen oposisi lainnya, Partai Aksi Demokratik (DAP) Gobind Singh Deo telah bertindak sebagai penasihat hukum.

Jika terbukti bersalah, Syed Saddiq bisa menerima hukuman 10 tahun penjara, cambuk dan juga denda.

Baca Juga: Dibelikan Ponsel untuk Sekolah, Dua Anak Kembar Asal Malaysia Malah Habiskan Rp8.9 juta untuk Game

Tetapi kemudian dia dibebaskan dengan jaminan Rp.1 juta dengan satu penjamin.

Laporan mengatakan bahwa Syed Saddiq juga dapat menghadapi tuduhan pencucian uang terpisah di Johor, di mana ia menjabat sebagai anggota parlemen untuk daerah Muar.

Sementara Syed Saddiq sendiri telah mengecam tuduhan tersebut sebagai bermotif politik.

Dengan mengatakan bahwa tuduhan itu adalah upaya untuk mendapatkan dukungan untuk pemerintahan Perikatan Nasional (PN), pimpinan Muhyiddin menjelang pertemuan kembali Parlemen minggu depan.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Berbayar Mulai Agustus, Malaysia Jual Vaksin Sinovac dan Sinopharm Secara Komersial

Dalam sesi siaran langsung Facebook, dia mengatakan bahwa semua dana yang dimaksud telah dipertanggungjawabkan.

Dia mengatakan bahwa dana Rp400 juta yang dikumpulkan pada 2018 lalu adalah untuk kampanye politiknya sendiri untuk memperebutkan kursi parlemen Muar.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dana Rp3 miliar juta milik sayap Pemuda Bersatu, dan semua pemimpin kuncinya mengetahui penarikan itu.

Syed Saddiq mengatakan bahwa tidak pernah menjadi praktik bagi para pemimpin Bersatu dengan meminta persetujuan komite pusat untuk menarik dana partai.

Baca Juga: 5 WNA China dan Malaysia di Sukabumi Nyaris Kabur saat Diciduk, Diduga Langgar Izin Tinggal

"Rm1 juta itu tidak hilang, semuanya dipertanggungjawabkan," kata Syed Saddiq.

Pada akhir Maret tahun lalu, Syed Saddiq mengajukan laporan polisi atas sejumlah dana Rp800 juta yang diduga hilang dari brankas di rumahnya di Selangor, yang mendorong penyelidikan dari Komisi Anti-Korupsi Malaysia.

Namun, Syed Saddiq mengklaim bahwa uang yang hilang itu miliknya dan keluarganya, bukan milik partai Bersatu.

Selain itu, Syed Saddiq juga saat ini dikabarkan terlibat dalam pertempuran pengadilan dengan Kementerian Dalam Negeri atas kurangnya persetujuan untuk Muda untuk didaftarkan sebagai partai politik di Panitera Masyarakat.

Sementara sidang Parlemen akan dilaksanakan selama lima hari mulai dari Senin, setelah Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ahmad Shah mengatakan bulan lalu bahwa mereka harus bertemu sesegera mungkin.

Sidang tersebut diharapkan untuk membahas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Muhyiddin untuk menangani krisis Covid-19 di Malaysia.***

Editor: Rinrin Rindawati

Sumber: The Straits Times


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x