Network
PR BEKASI - Media asing kembali menyoroti Indonesia, dimana TNI telah mengakhiri praktik kontroversial tes keperawanan pada pelamar wanita untuk menjadi taruna.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Kams, 12 Agustus 2021, laporan tersebut diungkapkan oleh kepala staf TNI.
Menurut Human Rights Watch (HRW) tes keperawanan atau 'Tes Dua Jari', di mana dokter memeriksa selaput dara wanita untuk mencoba menentukan keperawanan mereka, adalah sistematis, kasar dan kejam.
HRW yang berbasis di New York juga telah melakukan penyelidikan terkait praktik tersebut di tahun 2014 dan 2015.
Di sisi lain Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa mereka tidak memiliki validitas ilmiah dan penampilan selaput dara bukanlah indikator hubungan seksual yang dapat diandalkan.
Andika Perkasa selaku Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia, mengatakan kepada wartawan bahwa tes semacam itu tidak lagi dilakukan di tentara.
"Apakah selaput dara robek atau sebagian pecah adalah bagian dari pemeriksaan, sekarang tidak ada lagi itu," katanya.
Andika Perkasa juga bulan lalu mengatakan bahwa proses seleksi tentara untuk rekrutan pria dan wanita harus sama.
Baca Juga: Media Asing Soroti Karyawan Jakarta yang Dipaksa Masuk kantor oleh Perusahaan Selam PPKM
"Angkatan Laut melakukan tes kehamilan pada pelamar wanita, tetapi tidak ada tes keperawanan khusus," kata juru bicaranya Julius Widjojono.
Dia juga menambahkan bahwa baik pria dan wanita menjalani pemeriksaan yang sama.
Sementara Indan Gilang selaku juru bicara angkatan udara, mengatakan bahwa tes reproduksi wanita dilakukan untuk memeriksa kista atau komplikasi lain yang dapat mengganggu kemampuan rekrutan.
Dia juga menambahkan bahwa tes keperawanan tidak ada dalam terminologi angkatan.
Kelompok hak asasi manusia juga menyambut baik pengumuman terkait tentara yang telah menghentikan praktik tersebut.
"Tidak pernah ada kebutuhan untuk tes," kata Andy Yentriyani selaku ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Andreas Harsono selaku peneliti Indonesia di HRW mengatakan itu adalah praktik yang merendahkan, diskriminatif, dan traumatis.
Dia mengatakan HRW telah berbicara dengan lebih dari 100 rekrutmen militer wanita yang menjalani tes, salah satunya mengatakan dia menjadi sasarannya pada tahun 1965.
Sementara pada staf TNI sebelumnya mengatakan bahwa tes itu penting dalam menentukan moralitas rekrutan.***
