Network
PR BEKASI – Azerbaijan dan Armenia saling tuduh satu sama lain karena dengan cepat melanggar ketentuan gencatan senjata di wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa berarti gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia untuk dua negara bertetangga tersebut nantinya.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Aljazeera, kedua negara diketahui telah menyepakati gencatan senjata setelah melakukan perundingan di Moskow pada Sabtu, 10 Oktober 2020 siang, yang didukung Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Baca Juga: Jelaskan Ekspresi Kebebasan Berpendapat, Bamsoet: Selalu Ada Konsekuensi Atas Apa yang Disampaikan
Perundingan tersebut dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran dan memungkinkan pasukan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh dan pasukan Azerbaijan bertukar tahanan dan korban perang.
Namun, tak lama setelah gencatan senjata berlaku mulai tengah hari kemarin, kedua belah dikabarkan saling serang kembali dan saling menuduh siapa yang melanggar itu.
Kementerian pertahanan Armenia menuduh Azerbaijan menyerang terlebih dahulu pemukiman di Armenia, sementara pasukan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh menuduh bahwa pasukan Azerbaijan telah melancarkan serangan lima menit setelah gencatan senjata berlangsung.
Baca Juga: Sesalkan Pidato Jokowi Terkait Omnibus Law, Ulil Abshar: Seolah Rakyat yang Disalahkan
Azerbaijan mengatakan pasukan musuh di wilayah yang disengketakan sedang menembaki wilayah Azerbaijan.
Kedua belah pihak secara konsisten membantah pernyataan satu sama lain tentang siapa menyerang terlebih dahulu.
Kemarin, dilaporkan tujuh ledakan keras mengguncang Stepanakart, kota utama di Nagorno-Karabakh, sekitar tengah malam waktu setempat.
Baca Juga: Tampil Kembali di Depan Publik Usai Terinfeksi COVID-19, Donald Trump Masih Tak Mau Pakai Masker
Sirene segera berbunyi memperingatkan warga untuk berlindung di ruang bawah tanah dan tempat-tempat aman.
Di bawah hukum internasional, Nagorno-Karabakh diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, tetapi etnis Armenia, yang merupakan mayoritas penduduk daerah tersebut menolak bergabung dengan Azerbaijan.
Nagorno-Karabakh sendiri telah mempunyai pemerintahan yang mandiri sejak lama yang didukung oleh Armenia sejak perang yang menghancurkan pada 1990-an setelah runtuhnya Uni Soviet.
Baca Juga: KKSB Papua Kembali Menyerang, TNI: Mereka Menerapkan Taktik Licik dan Mengorbankan Warga Sipil
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov yang membantu menengahi perundingan gencatan senjata di Moskow, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa gencatan senjata telah disepakati atas dasar kemanusiaan.
Dirinya menambahkan Komite Palang Merah Internasional akan membantu membuat gencatan senjata itu berhasil.
"Persyaratan khusus gencatan senjata masih perlu disepakati," kata Lavrov, yang mengatakan kedua negara itu setuju mengikuti perundingan damai substantif yang akan diadakan di bawah naungan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa ( OSCE) Grup Minsk.
Baca Juga: Bias Informasi Omnibus Law Tersebar di Ruang Publik, Menteri LHK Tegaskan Beberapa Poin Penting Ini
Sementara itu, Presiden Azerbaijan, Azeri Ilham Aliyev mengatakan bahwa pihak yang bertikai sekarang terlibat dalam upaya mencari penyelesaian politik, tetapi menyarankan akan ada pertempuran lebih lanjut di masa depan.
"Kami akan terus berjuang sampai akhir dan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik kami." katanya.***
