Network
Setelah itu, acara diisi oleh Kartiko Nurontias SH. MH, selaku Kepala Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN dan Biro Hukum Provinsi Jabar.
Pemaparan materi dari Kepala Penyuluhan dan Bantuan Hukum, menjelaskan perihal proses penjaringan dan pengidentifikasian Pemberi Bantuan Hukum tahun Periode 2022-2024.
Baca Juga: Musni Umar: Tanpa SBY Partai Demokrat hanya Partai Gurem, Mengapa Tak Bersyukur?
Selain itu, kata dia, juga harus ada pemerataan di semua daerah, tidak berkumpul di wilayah ibu kota provinsi.
Serta syarat-syarat dalam verifikasi dan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Baru.
Disampaikan Sekretaris dari LPBH PCNU Kabupaten Bekasi, Ickbal Hofifi Bairuroh, bantuan Hukum menurut Kepala Bantuan Hukum BPHN adalah salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengadvokasi dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang," katanya.
Baca Juga: Menyusul Masuknya Varian Virus Corona B117-UK, Pemprov DKI Siapkan Strategi Penanganan
Provinsi Jawa Barat pun sudah ada peraturan daerah soal bantuan hukum, mereka akan berkoordinasi dengan daerah-daerah di seluruh wilayah Jawa Barat kota dan Kabupaten, agar dapat menganggarkan dan membuat Perda tentang bantuan hukum.
"Sehingga upaya bantuan hukum terhadap masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jabar dapat semakin maksimal. Sebab, walaupun sudah ada tetapi baru beberapa daerah yang memaksimalkan program bantuan hukum tersebut." ujar Ickbal Hofifi.***
