Network
/photo/2021/12/29/3822898935.jpg)
PR BEKASI - Serikat pekerja dai Kabupaten Cianjur mengungkapkan niatan mereka untuk melakukan aksi di Gedung Sate Bandung, hingga Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa, 28 Desember 2021.
Para pekerja dari Kabupaten Cianjur itu ingin meluapkan kekecewaan mereka perihal tak adanya kenaikan Upah Minimum Kerja (UMK).
Adapun tuntutan dari para pekerja Kabupaten Cianjur adalah revisi Upah Minimum Kerja (UMK) agar sesuai dengan rekomendasi Bupati Cianjur sebesar 6,5 persen.
Para pekerja tersebut bahkan nekat akan menginap, jika tuntutannya tidak direspons.
Baca Juga: Berawan hingga Hujan Ringan di Wilayah Bekasi, Prakiraan Cuaca Hari Ini Rabu, 29 Desember 2021
Dalam artikel yang dirilis Pikiran-Rakyat.com dengan judul Pekerja Cianjur Datangi Rumah Dinas Ridwan Kamil, Ancam Menginap Selama Tiga Hari, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur, Hendra Malik mengatakan, bahwa kemarin pihaknya bersama para Pekerja lain nya, mulai berangkat ke Provinsi Jabar untuk melakukan aksi.
“Hari ini kita akan berangkat ke Bandung dengan dua titik aksi, yang pertama di Rumah Dinas Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dan Gedung Sate,” ujar Hendra Malik, ditemui di Sekretariat SPN Cianjur, Selasa.
Hendra menuturkan, jika masih tidak ada hasil maka akan memberikan intruksi kepada Pekerja lain nya, untuk bergerak ke Provinsi Jawa Barat, agar bisa bergabung untuk menyuarakan aksi.
“Kita berangkat 500 orang perwakilan dari anggota, karena sebagian harus tetap bekerja agar produksi berjalan, tapi ketika hari ini tidak menghasilkan atau Gubernur tidak mau merevisi maka kami akan instruksikan teman teman untuk datang membawa semua anggota ke Gedung Sate dan rumah dinas Gubernur,” kata Hendra.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Mengenal Sosok Paing Takhon hingga Anwar Abbas Kagum dengan Jokowi
Hendra juga menuturkan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Gubernur itu memberikan Surat Keputusan (SK) sesuai dengan rekomendasi dari Bupati dan Walikota, namun kenyataanya Kabupaten Cianjur tidak mendapatkan kenaikan.
“Sebenarnya jelas dalam surat terakhir rekomendasi itu kenaikan di angka 6,5 persen untuk UMK Kabupaten Cianjur, tapi kenapa jadi nol persen dan ini akan kita tanyakn juga ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jabar, ataupun ke gubernur,” katanya.
Hendra menjelaskan, sebelumnya pihaknya sudah menanyakan kepada Bupati Cianjur melalui Dinas Tenaga Kerja, dan Asisten Daerah, bahwa surat terakhir dari rekomendasi kenaikan UMK Kabupaten Cianjur sebesar 6,5 persen dan tidak ada revisi.
“Kenapa kan kita harus tanya, dari Pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri sudah jelas, tapi kenapa masih nol persen dan tidak ada kenaikan untuk UMK Kabupaten Cianjur,” ucapnya.
Baca Juga: Presiden Kuwait Beri Sumbangan Rp28,4 Miliar pada Pengungsi di Yaman
Ia juga menyebutkan, dengan kenaikan UMK, sebetulnya bisa membantu Pemerintah untuk kenaikan IPM, karena daya beli masyarakat khususnya para buruh lebih meningkat.
“Ternyata berdasarkan data dari BPS, untuk inflasi dan PDB nya naik, ini juga keanehan karena sebenarnya, dengan kenaikan umk, bisa naik juga perekonomian, termasuk daya beli dari para buruh, harusnya UMK itu naik, agar ipm juga naik, daya beli masyarakat naik,” kata dia.
Terakhir Hendra memastikan, jika masih tidak ada perubahan para Pekerja akan tetap berdiam di Rumah Dinas Gubernur dan Gedung Sate.
“Kami akan tetap tinggal, ya sampai nanti Gubernur mau merevisi jika memang tidak kita akan menginap dari tanggal 28, 29 sampai tanggal 30 Desember,” kata dia.*** (Pikiran Rakyat/Muhammad Ginanjar)
