Update Kasus Maling Uang Rakyat di Pemkot Bekasi, KPK Panggil Saksi untuk Tersangka Walikota Bekasi Nonaktif

17 Januari 2022, 12:32 WIB
Lambang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. /Antara Foto/Sigid Kurniawan

PR BEKASI - Kasus maling uang rakyat (korupsi) yang dilakukan oleh Waklikota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi saat ini masih bergulir di tahap penyidikan.

Sejumlah saksi telah dipanggil oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi tersangka Walikota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.

Adapun aksi maling uang rakyat yang dilakukan Walikota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi terkait pengadaan jasa, dan lelang jabatan di wilayah Pemkot Bekasi, Jawa Barat.

Pada Senin, 17 Januari 2022 ini, pihak KPK memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati untuk penyidikan.

Baca Juga: Jembatan Baru di Karawang Terbelah, Baru Dua Pekan Diresmikan dan Telan Biaya Rp10 Miliar Saat Dibangun

Dipanggilnya Sekda Kota Bekasi sebagai saksi diumumkan oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

"Reny Hendrawati, Sekda Kota Bekasi saksi tindak pidana maling uang rakyat terkait pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi," ujar Ali Fikri, melansir Antara pada Senin, 17 Januari 2022.

KPK juga memanggil sembilan saksi lain untuk tersangka Rahmat Effendi.

Adapun sembilan orang tersebut adalah karyawan swasta bernama Intan, Kabid Petanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Heryanto) Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nurcholis, dan Kasi BP3KB bernama Lisda.

Baca Juga: Oxfam: Harta Orang Kaya Makin Banyak, Banyak Orang Miskin Meninggal saat Pandemi Covid-19

Selain itu, ada pula bagian keuangan PT Hanaveri Sentosa dan PT Kota Bintang Rayatri bernama Sherly, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Giyarto, ajudan Walikota Bekasi Andi Kristanto, Tita Listia dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Hingga saat ini KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus di Bekasi ini.

Sebagai penerima ada Rahmat Effendi, Sekretaris DPMPTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Sedangkan dari tersangka dari pihak pemberi terdiri dari Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY) dan Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MS).***

Editor: Nopsi Marga

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler