Network
PR BEKASI - Wacana pemindahan status daerah administratif Kota Bekasi dari Provinsi Jawa Barat ke DKI Jakarta terus bergulir.
Meski tidak terlalu kencang, wacana Kota Bekasi menjadi bagian dari DKI Jakarta tetap disuarakan sejumlah pihak, salah satunya Komite Nasional Pemuda Indonesia daerah Kota Bekasi.
Ketua DPD KNPI Kota Bekasi, Mardani Ahmad menilai wacana tersebut perlu untuk diseriusi dengan harapan pembangunan kota patriot dapat lebih signifikan jika bergabung bersama DKI Jakarta.
Usulan tersebut disampaikan oleh Mardani, melihat lebih adanya kepastian anggaran jika Kota Bekasi bergabung dengan Jakarta.
Baca Juga: Terduga Teroris Serang Mabes Polri, Gus Nadir Minta Dua Ormas Besar Luruskan Tafsir Sesat
Baca Juga: Penyerang Mabes Polri Tinggalkan Surat Wasiat, Pelaku Minta untuk Tak Banggakan Ahok
Selain itu, sistem transportasi yang diharapkan lebih terintegrasi dan adanya kontribusi pajak untuk pembangunan daerah, dikatakannya, akan lebih terasa jika Kota Bekasi menjadi bagian DKI Jakarta.
"Hal yang mendasari (usulan tersebut) adalah Jakarta lebih memberikan kepastian anggaran. Selain itu, transportasi lebih terintegrasi juga historis Kota Bekasi. Kontribusi pajak kendaraan juga lebih dapat dimaksimalkan untuk pembangunan Kota Bekasi nantinya," ucap Mardani saat dihubungi tim Pikiranrakyat-Bekasi.com.
Karena selama ini, menurutnya, Kota Bekasi tidak menjadi prioritas jika tetap bergabung bersama Jawa Barat. Sejumlah fasilitas provinsi di Kota Bekasi kurang diperhatikan.
"Contohnya Jalan Raya Narogong, yang merupakan Jalan Provinsi. Kondisinya saja berlubang dan bergelombang, sampai sekarang belum ada perbaikan," kritik Mardani untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Usulan tersebut kembali menghangat setelah Pemprov Jabar mengusulkan wilayah Bogor Timur dan Indramayu Barat menjadi kabupaten baru.
Baca Juga: Kondisi Kesehatannya Tak Diketahui, Rekaman Langka Pemulihan Michael Schumacher Akan Dirilis
Daerah tersebut memecah wilayah Kabupaten Bogor dan Indramayu yang tengah diusulkan menjadi daerah otonomi baru (DOB).
Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menyerahkan kedua berkas Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar dalam rapat paripurna untuk dibahas lebih lanjut.
"Jabar sedang memproses dua daerah calon daerah persiapan otonomi baru yaitu Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Indramayu Barat," kata Kang Emil di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung pada Jumat, 26 Maret 2021, yang dikutip dari situs resmi Pemprov Jabar.
Tidak hanya dua daerah tersebut, sebelumnya Pemprov Jabar juga telah mengusulkan tiga daerah otonomi baru yaitu yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, dan Kabupaten Garut Selatan.
"Total selama dua tahun ini menjadi lima daerah yang diusulkan dimekarkan," ucap Kang Emil.
Menanggapi hal itu, Mardani Ahmad menyarankan Gubernur Ridwan Kamil untuk 'melepas' Kota Bekasi bergabung ke Provinsi DKI Jakarta.
"Kiranya Gubernur Jawa Barat juga memasukkan usulan Kota Bekasi untuk bergabung ke Provinsi DKI Jakarta," ucap pria yang menjabat sebagai KNPI 2020-2024.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menegaskan, menolak wacana bergabungnya Kota Bekasi ke Jakarta. Ia menilai wacana tersebut tidak relevan bahkan jika membentuk provinsi sendiri dengan bergabung bersama Bogor raya.
Meski ditolak Kang Emil, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan bahwa Bekasi cocok menjadi bagian Jakarta karena alasan kultur dan budaya yang lebih mirip.***
