Network
PR BEKASI - Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, tidak sedikit pihak yang menolak terhadap adanya kebijakan tersebut.
Selain buruh, mahasiswa juga menyuarakan protes terhadap kebijakan tang dinilai merugikan masyarakat terutama buruh atau pekerja.
Aliansi serikat buruh akan mengajukan permohonan uji materi atau judicial review terkait UU Cipta Kerja Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini.
Baca Juga: Kecewa Prancis Mengulang Kesalahan yang Sama, SBY: Apakah Manusia Benar-benar Sulit untuk Berubah?
Diketahui, para buruh yang mengajukan permohonan uji materi antara lain dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Andi Gani Nena (AGN), dan Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas).
"Akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI, AGN, dan KSPI," kata Presiden KSPI Said Iqbal seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Senin, 2 November 2020.
Namun, jika UU Cipta Kerja belum memiliki nomor dari pemerintah, para buruh hanya melakukan konsultasi dengan MK.
Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok Jawa Barat Awal November 2020, Cabe Merah dan Cabe Rawit Alami Kenaikan
"Bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK," kata Said Iqbal, menambahkan.
