PR BEKASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran terkait bertemu para pegiat agraria untuk menerima masukan, harapan, dan pandangan dari para petani atau masyarakat yang mengelola lahan reforma agraria.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas tentang polemik di lapangan dan solusi jitu yang disepakati bersama untuk mengentaskan masalah lahan reforma agraria.
Jokowi berharap, solusi yang telah dibahas agar bisa direalisasikan. Sehingga, percepatan dan akselerasi penyelesaian masalah yang sedang dan belum terjadi.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Lakukan Tes Usap Massal kepada 2.000 Buruh di Kawasan Industri Cikarang
"Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum," kata Jokowi, dalam pertemuan yang merupakan bagian dari rapat maraton reformasi agraria, Kamis, 3 Desember 2020, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs Sekretariat Kabinet RI.
Di samping itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengatakan bahwa baik pemerintah maupun para pegiat yang hadir dalam pertemuan itu berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan.
"Siang hari ini Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM," katanya.
Baca Juga: Mahfud MD Anggap Benny Wenda Buat Negara Ilusi, Fadli Zon: Jangan Anggap Enteng
"Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu," sambungnya, selepas pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil, menerangkan bahwa pihaknya akan segera melakukan identifikasi terkait dengan semua hal yang dibicarakan antara pemerintah dengan para pegiat dalam pertemuan itu.
Nantinya, pihaknya akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu.
Baca Juga: Umat Muslim Wajib Tahu, Inilah 10 Manfaat dan Keutamaan Membaca Selawat Nabi Muhammad SAW
"Kita akan identifikasi. Mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain," ucap Sofyan Djalil.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang turut memberikan keterangannya juga mengungkap bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan bahwa Jokowi memiliki kepedulian dan semangat kuat untuk membuat program reforma agraria tersebut dapat terus berjalan untuk memperjuangkan keinginan masyarakat.
Baca Juga: Fakta atau Hoaks: Pemilik Kartu BPJS Kesehatan Dikabarkan Berhak Mendapat BLT Sebesar Rp2,4 Juta
"Presiden sangat concern dan memiliki semangat yang kuat untuk membuat reforma agraria betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan berbagai upaya itu telah dilakukan secara nyata," ujarnya.
Turut hadir juga Kapolri Jenderal Idham Azis, mendampingi Jokowi, selain dari ketiga tokoh tadi.
Sementara, para pegiat yang hadir yaitu Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli.
Baca Juga: Tingkat Kesembuhan Covid-19 Dinilai Membaik, Jokowi Yakini Ekonomi RI Akan Terus Bergerak Positif
Sebelumnya, pada 23 November 2020 lalu, Jokowi juga menggelar pertemuan dengan para pegiat reforma agraria tersebut.
Selain keempatnya, saat itu hadir pula Direktur Eksekutif Akatiga Nurul Widyaningrum, Manajer Regional Papua dan Papua Barat World Resources Institute (WRI) Indonesia Julia Kalmirah, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) M. Nuruddin, dan Ketua Harian DPP Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan.***