PR BEKASI - Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam berharap bisa menemui langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membagikan temuannya soal insiden tewasnya 6 laskar pengawal Habib Rizieq Shihab.
Harapan tersebut disampaikannya saat Komnas HAM menggelar jumpa pers terkait hasil penyelidikan insiden yang melibatkan polisi dan pengawal Habib Rizieq beberapa waktu yang lalu di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.
"Jadi gini kami sudah sampaikan pesan kepada Presiden, melalui Menko dan meminta kesediaan waktu presiden untuk kami menyampaikan langsung laporan ini," ujar Anam.
Baca Juga: PPKM Jawa Bali di Depan Mata, Lakukan Tips 'Selamat' Bersihkan Dapur dan Menyimpan Makanan
Anam juga berharap Presiden Jokowi ada waktu untuk menerima langsung Komnas HAM.
Menanggapi permintaan Komnas HAM tersebut, DIkutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube resminya, Sabtu, 9 Januari 2021, pakar hukum tata negara Refly Harun meragukan hal tersebut akan dikabulkan oleh Jokowi.
"Rasanya aneh, karena Presiden Jokowi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang juga menunjuk Kapolri dan pejabat hukum setingkat menteri lainnya, seperti jaksa agung," ucapnya.
Namun karena ini menyangkut masalah HAM, ia meminta Jokowi untuk menerima permintaan Komnas HAM tersebut.
Baca Juga: Minta Publik Hentikan Polemik Blusukan Mensos Risma, Teddy Gusnaidi: Saya Sudah Salah Menilai Beliau
"Presiden harus memiliki perhatian dan peduli dengan masalah ini, apalagi Komnas HAM sudah mengonstruksikan soal ini adalah soal pelanggaran HAM," tuturnya.
"Kita tahu hingga detik ini, tidak ada satu pun keluar kata-kata belangsungkawa, keprihatinan dari Presiden Jokowi terhadap hilangnya nyawa 6 laskar FPI" sambungnya.
Oleh karena itu, saat ini paling tidak menurut Refly Harun, Komnas HAM telah menemukan fakta-fakta baru berdasarkan investigasi mereka.
"Menurut versi Komnas HAM bahwa empat orang setidaknya dilakukan pembunuhan secara unlawful, tidak menurut hukum, extrajudicial killing, dan ini sesuatu yang secara logika bisa dipahami sangat rasional karena empat orang tersebut sudah berada di bawah penguasaan petugas negara, dan kemudian ditemukan dalam kondisi yang tewas," ucapnya.
Baca Juga: Ada Pihak yang Laporkan Fadli Zon ke Polisi, Habiburokhman: Saya Bingung Standar Moral Mereka
Ia juga berharap terkait dua orang lainnya yang tewas akibat baku tembak sebelum polisi mengamankan empat orang tersebut bisa diungkap, karena ini adalah tragedi kemanusiaan.
"Dua orang lainnya juga perlu direkonstruksi secara lebih baik melalui proses peradilan pidana nantinya, menyangkut sejauh mana penggunaan senjata api oleh petugas di satu sisi dan sejauh mana ada keseimbangan soal kontak senjata," tuturnya.
Kemudian yang perlu diperhatikan, menurutnya adalah soal kejelasan status dari insiden kemanusiaan yang memakan korban ini.
"Apakah ini by accident atau by design, apakah petugas di lapangan berbuat menghilangkan nyawa itu karena inisiatif yang terjadi di lapangan, karena accident yang terjadi di lapangan, atau memang ini sebuah desain, struktur yang memang disiapkan," ucapnya.
Baca Juga: WhatsApp Keluarkan Aturan 'Sewenang-wenang', Jutaan Pengguna Lari ke Telegram dan Signal
Terlepas dari apa sebenarnya motif kepolisian, Refly Harun justru menilai pernyataan yang disampaikan Komnas HAM terkesan kurang tegas.
"Agak tanggung ya, Komnas HAM hanya berani memberikan kesimpulan yang sudah nyata-nyata, yaitu empat orang yang dalam penguasaan dan kemudian ditemukan tewas, artinya di situ ada kesalahan negara bagaimana pun," tuturnya.
Ia menyebut, terdapat unsur kesalahan negara di dalam insiden ini lantaran keempat orang tersebut sudah dalam penguasaan petugas negara, dalam hal ini kepolisian.
"Harusnya tidak boleh dihilangkan nyawanya, ibarat pasukan yang sudah menyerah dan sudah ditawan, sehingga kalau mereka akhirnya terbunuh, maka hal tersebut harusnya memang menjadi tanggung jawab petugas-petugas yang memang menguasai mereka," ucapnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Curhat Lagi, Rocky Gerung: Cuma Ngeluh, Harusnya Bilang ke Jokowi 'Kita Akan Tenggelam'
Walaupun apa yang disampaikan Komnas HAM masih banyak mengandung dan mengundang pertanyaan, Relfy Harun tetap berharap semoga Jokowi bisa mengubah pikirannya dan ikut menyelesaikan tragedi kemanusiaan ini.
"Mudah-mudahan Presiden Jokowi mau peduli dengan masalah ini, tidak hanya terbatas soal pengadilan pidananya terhadap eksekutor empat orang laskar FPI, tetapi juga mengungkap peristiwa ini seterang-terangnya," tuturnya.***