Kontroversi Ribka Tjipating Tolak Divaksin, Hasto: PDIP Tegas Dukung Vaksinasi Covid-19

13 Januari 2021, 22:16 WIB
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengaskan statment Ribka ciptaning /ANTARA/

PR BEKASI - Setelah pernyataan kader PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang menolak divaksinasi menuai polemik, kini Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir memberi klarifikasi terhadap pernyataan Ribka maupun sikap partai.

Hasto menegaskan kembali bahwa partainya secara penuh mendukung segala perjuangan dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Itu dibuktikan melalui dukungan atas program vaksinasi pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang dilakukan secara gratis kepada masyarakat.

Baca Juga: Tujuh Daerah di Jabar Siap Gelar Vaksinasi Covid-19, RK: Usai Evaluasi Pertama, Baru Masuk Tahap Dua

"PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat," kata Hasto Kristiyanto, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, Rabu, 13 Januari 2021.

"Apa yang dilakukan Pemerintah, termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi," sambungnya.

Lebih lanjut terhadap ungkapan Ribka beberapa waktu lalu, menurut Hasto seharusnya dapat dilihat secara menyeluruh.

Baca Juga: Vaksin Covid-19 Sudah Terbukti Aman dan Halal, Ma'ruf Amin: Tidak Alasan untuk Tidak Diikuti

Sebab jika dilihat secara keseluruhan, maka yang diungkapkan oleh Ribka, menurut Hasto merupakan kritik atas komersialisasi kesehatan, termasuk mengedepankan keselamatan masyarakat.

"Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan," kata Hasto Kristiyanto.

Hal itu sesuai dengan ungkapan Ribka yang mengkritik adanya perbedaan harga berdasarkan lama waktu hasil pemeriksaan, semakin cepat ingin mendapat hasil pemeriksaan, maka harga akan lebih mahal.

Baca Juga: Ariel Noah dan Risa Saraswati Dipastikan Ikut Divaksinasi Covid-19 di RSKIA Kota Bandung

"Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar," ujarnya.

"Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," sambungnya.

Karena itu menurutnya, ditegaskan bahwa vaksinasi sebagai sesuatu yang penting merupakan bagian dari sikap partai. Karena itu ia memastikan sikap frasi PDIP di DPR RI yaitu mendukung.

Baca Juga: Pembangunan Pembangkit Listrik Akan Dikurangi, Kementerian ESDM: Berkaca di 2020 Akibat Covid-19

Sementara terkait kritik pelayanan publik agar tidak dikomersialkan, dikatakan Hasto, hal itu sudah seharusnya menjadi bagian dari fungsi DPR dalam hal pengawasan.

"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung," kata Hasto Kristiyanto.

"Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," sambungnya.

Baca Juga: Diberhentikan dari Ketua KPU oleh DKPP, Arief Budiman: Saya Tak Pernah Cederai Integritas Pemilu

Selanjutnya terkait dengan komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin, pihaknya akan membantu meningkatkannya secara lebih masif, agar tidak menimbulkan berbagai bentuk penyesatan atau kesalahan informasi.

Sebab penyebaran informasi soal vaksin yang benar ini, penting dilakukan, karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

"Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin." tutur Hasto Kristiyanto.***

Editor: Ikbal Tawakal

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler