Lebih lanjut, Rocky Gerung menjelaskan bahwa UU ITE hanyalah alat untuk mengendalikan oposisi. Sehingga menurutnya, percuma UU ITE direvisi tapi pemerintah tidak mengakui keberadaan oposisi.
"Kalau saya terangkan secara akademis, UU ITE itu hanya alat atau peralatan dari Istana untuk mengendalikan oposisi. Jadi poinnya bukan pada UU ITE, tapi pada ada atau tidaknya UU ITE, kan percuma UU ITE direvisi tapi oposisi tidak diakui oleh pemerintah," tuturnya.
"Presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan 'negeri ini, demokrasi kita tidak memerlukan oposisi, karena kita Pancasilais'. Jadi cara berpikir presiden sudah final bahwa dia tidak menghendaki oposisi," kata Rocky Gerung.
Baca Juga: Dukung Revisi UU ITE, Abdul Mu'ti: Dalam Pelaksanaanya Hanya Dijadikan Alat Politik Kekuasaan
Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai, ketimbang Jokowi memberi harapan palsu terkait revisi UU ITE, alangkah baiknya Jokowi memperbaiki caranya melangkah.
"Dalam soal politik, Presiden Jokowi justru harus memperbaiki cara dia melangkah dalam trek demokrasi, bukan dengan cara mensponsori dinasti, membiarkan korupsi di lingkaran dalamnya. Itu yang harusnya diperbaiki, bukan sekadar UU ITE, lalu semuanya selesai, enggak," kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung juga meminta agar Jokowi dan orang-orang di lingkaran Istana belajar untuk lebih menghargai keberadaan oposisi.
Baca Juga: Dituduh Radikal oleh GAR ITB, Din Syamsuddin: Mereka Ini Pion dari Kelompok yang Tidak Suka Islam
"Ini lebih mendasar yaitu cara Presiden Jokowi, cara Istana secara keseluruhan menghormati oposisi, dengan begitu harus mengaktifkan oposisi. Jadi kalau dikatakan, silakan kita revisi UU ITE, tapi oposisi sudah diserap ke Istana, lalu siapa yang mau bicara, kan enggak ada," ujar Rocky Gerung.***