PR BEKASI - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu berharap para buzzer tidak memberi gelar kadrun terhadap warga Papua usai mereka menolak investasi minuman keras (miras) di wilayahnya.
Majelis Rakyat Papua (MRP) sebelumnya dengan tegas menolak investasi miras di wilayah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Said Didu mengaku khawatir nantinya para buzzer akan menyebut mereka dengan sebutan, "kadrun" karena telah menolak investasi miras.
Baca Juga: Peringati SBY Usai Singgung Moeldoko, Ali Mochtar Ngabalin: Saya Akan Perang Kalau Seret Nama Jokowi
Baca Juga: Sebut Politik hanya 'Begitulah', Amien Rais: Agar Kita Tidak Buta, Tuli, Pekak, dan Pekok
"Dukung rakyat Papua. Semoga buzzeRp tidak berikan gelar kepada mereka bahwa mereka adalah kadrun karena menolak miras," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter resmi @msaid_didu pada Sabtu, 27 Februari 2021.
Perlu diketahui, istilah kadrun mulai muncul sejak perhelatan Pilpres 2019 yang merupakan akronim dari kadal gurun.
kadrun disebutkan orang-orang untuk kaum yang setidaknya punya salah satu dari sejumlah atribut ini:
Baca Juga: Media Asing Soroti Peningkatan Status Waspada Kebakaran Hutan di Riau
1. Keturunan Arab, tak pro-Jokowi, cenderung sektarian;
2. WNI non-Arab namun berbusana Timur Tengah (dan bukan pendukung Jokowi);
3. Salah satu, atau gabungan, dua unsur tadi dan menyandang label intoleran, pro-NKRI bersyariah, bahkan disebut pro-khilafah
Adapun sebutan gurun di sana mengarah ke daerah Timur Tengah seperti Arab. Padahal gurun tidak hanya terdapat di Arab atau Timur Tengah.
Gurun juga terdapat di Cina yakni Gurun Gobi, Amerika yakni Gurun Mojave, dan Gurun Sahara di Afrika bahkan di Antartika.
Baca Juga: Tanggapi Penembakan Kafe Cengkareng, Ombudsman Nilai Penegakkan PSBB Pemprov Jakarta Lemah
Jadi istilah kadal gurun atau sobat gurun sebenarnya tidak relevan jika menggambarkan orang yang ke-Arab-araban atau Islam garis keras.
Sebelumnya, penolakan investasi miras di Papua oleh MRP tersebut disampaikan sehubungan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah tempat minuman keras alias minuman beralkohol boleh diproduksi secara terbuka.
"Kami menolak dengan tegas. Jika mau investasi di Papua, silakan, tapi bawa yang baik-baik. Jangan bawa yang membunuh generasi muda Papua," kata anggota Kelompok Kerja Agama MRP, Dorius Mehue.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap KPK, Pejabat Pemprov Akui Kaget: Apalagi Ini Pimpinan Kita
MRP diketahui adalah majelis yang diamanatkan UU Otonomi Khusus Papua dan harus dimintai persetujuannya terkait kebijakan-kebijakan di Papua.
Namun, menurut tokoh perempuan Papua itu, pihaknya sama sekali belum diajak bicara soal perpres tersebut.
Dorius yang juga ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Indonesia (PW GKI) Papua menekankan, dampak minuman keras di Papua selama ini sangat merugikan warga.
"Pertama, warga minum-minum, kemudian mabuk, dan dari situasi itu muncul banyak kekerasan," ujarnya.
Sejauh ini, ia menekankan, pihak-pihak di Papua telah berupaya mengikis persoalan miras ini.
MRP juga telah membentuk Koalisi Anti Miras guna menanggulangi persoalan yang dipandang serius di Papua tersebut. Sebab itu, ia tak menginginkan upaya-upaya tersebut dikandaskan lagi dengan regulasi yang lebih permisif soal miras di Papua.
Ia menyarankan, pemerintah semestinya berupaya membawa investasi yang bisa membangun lapangan kerja di papua secara positif.
Baca Juga: Akui Dipukul Pakai Martil oleh Orang Tua Kandung, Anak Ini Kabur 20 KM dari Rumah
"Silakan datang berinvestasi, kami punya banyak sumber daya, tapi investasi yang baik-baik saja." ucapnya.***