PR BEKASI – Pengamat dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi yakin Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum telah dijamin oleh pemerintah.
Menurut Pangi, Moeldoko kemungkinan sudah menghitung dengan matang daya tahan KLB yang disebut oleh banyak pihak sebagai KLB bodong atau inkonstitusional.
"Saya hakul yakin Moeldoko sudah menghitung, mengkalkulasi daya tahan KLB abal2, mau disebut KLB bodong, abal2 lah namanya, inkonstitusional, dia tak peduli, nekat, tak bermoral," ucap Pangi Syarwi.
Menurut Pangi Syarwi, tidak seharusnya Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima jabatan tersebut karena dirinya bukanlah kader Partai Demokrat.
Baca Juga: Bukan Moeldoko, Mahfud MD Sebut Pemerintah Masih Akui AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
Baca Juga: Sebut Nasib Partai yang Diketuai Anak Mantan Presiden Mirip, Prabowo: Kita Tunggu Saja Ending-nya
“Sangat menjijikkan, bukan kader, tak berkeringat, menjadi ketum KLB Demokrat (meritokrasi) senior partai berkhianat mengamininya,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @pangisyarwi1 pada Maret, 7 Maret 2021.
Namun Pangi Syarwi menduga aksi nekat Moeldoko untuk maju mengkudeta AHY sebagai ketua umum resmi Partai Demokrat dilakukan karena adanya garansi atau jaminan seperti SK Kemenkumham karena jika tidak dihitung, sama saja hal tersebut sebagai aksi bunuh diri karier Moeldoko.
"Bagaimana mungkin seberani itu Moeldoko tanpa ada garansi SK Kemenkumham? Moeldoko mau bunuh diri?," ucap Pangi Syarwi yang yakin ada dalang di balik alasan kuat Moeldoko untuk maju.
Hadirnya Moeldoko, menurut Pangi, belum tentu membuat elektabilitas Partai Demokrat akan naik untuk Pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga: Menanti Sikap Jokowi Soal KLB, Hinca Pandjaitan: Istana Harusnya Khawatir, Ada KSP Punya Ambisi Buta
“Yakin Moeldoko Buat Elektabilitas demokrat moncer? Beliau Sosok BerMoral (fatsun)? Partai demokrat oposisi? Yg ada Partai rusak, AHY tak bisa capres,” katanya.
Pangi Syarwi mengatakan kejadian ini akan tercatat dalam sejarah buruk Indonesia karena baru pertama kalinya sebuah partai diakuisisi oleh orang yang bukan anggota partai.
“Sejarah lebih jorok dibandingkan orde baru, baru kali ini partai diakuisisi yang bukan kader partai, sekaligus orang bawahan presiden yang namanya KSP itu, awalnya ngak ngaku,” kata Pangi Syarwi.
Tak sampai disitu, Pangi Syarwi kemudian mempertanyakan kebijakan kepolisian yang tidak membubarkan acara tersebut meskipun tidak mempunyai izin.
Baca Juga: Asteroid Seukuran 2,5 kali Monas Melintasi Bumi Jumat Lalu, Diprediksi akan Kembali pada 2029 Nanti
Baca Juga: Media Asing Ikut Soroti Pengangkatan Moeldoko Jadi Ketua Umum dalam Kudeta Partai Demokrat
“Katanya polisi tak beri izin, tapi tak bisa membubarkan, begitu kuatkah sumber kekuasaan,” katanya.
Sebelumnya, pada bulan lalu diketahui Moeldoko sempat membantah bahwa dirinya merencanakan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Moeldoko mengaku tuduhan tersebut bermula dari beredarnya foto-foto yang menampilkan dirinya dengan sejumlah orang.
Moeldoko menuturkan bahwa beberapa orang yang berfoto dengan dirinya adalah tamu yang datang dari berbagai penjuru tanah air.
Namun, pada KLB yang digelar The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat, 5 Maret 2021, dirinya malah menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.
Baca Juga: Moeldoko Ketum Demokrat versi KLB, Akademisi: Seharusnya Dia Tolak Tawaran Itu
Baca Juga: Komentari KLB Partai Demokrat, Fahri Hamzah: Kudeta Biasanya Berakhir Kudeta
Bahkan dirinya juga mengajak seluruh kader partai Demokrat untuk bersatu dan kompak memajukan partai guna meraih kejayaan.
"Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke untuk bersama berjuang meraih kembali kejayaan Demokrat," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Moeldoko berharap seluruh pemimpin Partai Demokrat agar menggandeng rakyat karena menurutnya kekuatan Partai Demokrat berada di tangan seluruh kadernya
"Selaku pemimpin partai baik itu di tingkat provinsi sampai dengan kelurahan, harus bersama dengan rakyat," katanya.***