PR BEKASI – Menjelang dibukanya pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada April 2021 ini, pemerintah terus menghimbau kepada para peserta untuk terus waspada oknum calo.
Hal itu ditegaskan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Masyarakat diminta terus berhati-hati terhadap praktik percaloan yang kerap terjadi pada masa rekrutmen calon abdi negara tersebut.
Plt Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko mengingatkan mengenai hal tersebut kepada calon ASN.
Baca Juga: Pembangunan Underpass Bulak Kapal: Warga Bekasi Wajib Simak Rekayasa Lalu Lintas Berikut
Baca Juga: Siap Catat Sejarah, Intip Helikopter Rakitan NASA untuk Perjalanan ke Mars
Baca Juga: Punya Firasat saat Badai Datang di Nusakambangan, Fikri: Pertanda Kalau Papa Udah Enggak Ada
Menurutnya, jika ada oknum yang menjanjikan seseorang dapat lulus dari proses seleksi, terlebih tanpa tes, itu adalah hal bohong.
Penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam proses seleksi baik di tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sudah transparan dan akuntabel.
"Mulai pendaftaran secara online hingga proses seleksi berlangsung, semua dilakukan dengan sistem secara akuntabel dan transparan," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs menpan.go.id.
"Hasil seleksi bisa kita ketahui secara langsung. Peserta bahkan pengantar bisa tahu hasilnya usai tes berlangsung," sambungnya.
Pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, identifikasi berbagai resiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan.
Termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Baca Juga: Tergiur iPhone Super Murah, Ternyata Pemuda Ini Hanya Terima Meja Makan Berbentuk iPhone
Sementara untuk soal tes disusun oleh Tim Penyusunan Naskah Seleksi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Upaya pencegahan percaloan rekrutmen CASN dilakukan Kementerian PANRB dengan melaporkan oknum calo kepada pihak kepolisian.
Selain itu Kementerian PANRB juga membuat klarifikasi terhadap surat palsu yang mengatasnamakan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo maupun kepala lembaga negara lainnya pada kanal media sosial atau media massa.
Hukuman pemecatan secara tidak hormat juga akan diberikan terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat praktik percaloan.
Menurut Teguh, praktik calo dapat dihindari masyarakat dengan mengecek kebenaran berita yang beredar.
Yakni mengecek dari sumber terpercaya seperti website maupun media sosial Kementerian PANRB atau BKN secara berkala.
"Jika ada surat atau info yang beredar mengatasnamakan lembaga atau pejabat kami, sebaiknya masyarakat menanyakan kebenarannya kepada kami terlebih dahulu,” ujarnya.
Teguh meyakinkan masyarakat bahwa hanya kemampuan diri sendiri yang dapat menentukan seseorang menjadi seorang ASN, bukan orang lain.
"Jangan mudah percaya terhadap janji-janji orang lain yang dapat meluluskan seseorang terutama jika harus membayar sejumlah uang tertentu," tuturnya.
Penerimaan CASN tahun 2021 akan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta sekolah kedinasan.
Tahun ini, pemerintah membuka sekitar 1.3 juta formasi untuk PNS dan PPPK.
Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, untuk pemerintah pusat sebesar 83.000 formasi, dan pemerintah daerah sebesar 189.000 formasi.***