PR BEKASI - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat sekaligus salah satu pendiri Partai Demokrat, Vera Febyanthy, menyampaikan bahwa setelah polemik yang terjadi dengan Partai Demokrat, saat ini seluruh kader semakin solid.
Tak hanya itu, Vera Febyanthy juga mengungkapkan kalau para kader Partai Demokrat semakin bersemangat berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Seluruh kader makin solid dan makin semangat di bawah kepemimpinan Ketum AHY @AgusYudhoyono," kata Vera Febyanthy, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @VeraFebyanthyID pada Jumat, 2 April 2021.
Sebelumnya, dia mengungkapkan rasa bahagia dan terima kasihnya karena Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang memenangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ditolak oleh Kemenkumham.
Baca Juga: Bukan Liga 1, Raffi Ahmad Beri Target RANS Cilegon FC: Bermain, Bermental, dan Bersikap Baik
Baca Juga: Detik-detik Pria Tak Dikenal Teriakkan Slogan ISIS di Masjidil Haram, Seketika Jemaah Panik
Dikatakan olehnya, bahwa selama dua bulan para kader Demokrat versi AHY telah memperjuangkan partai dari gempuran Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
Untuk itu, dia bersyukur kepada Allah yang telah mendengar doa para kader dengan ditolaknya hasil pengesahan kepengurusan KLB tersebut dan dinyatakan Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY.
"2 bulan sudah kami memperjuangkan partai kami dari gempuran GPK-PD dan alhamdulillah Allah mendengar doa2 kami," tuturnya.
Lebih lanjut, dia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum AHY, para kader yang lain, dan masyarakat yang juga turut memberi dukungan serta doa akan polemik yang menghebohkan media sosial Twitter selama beberapa waktu.
"Terima kasih Ketum, semua kader, juga terima kasih kepada masyarakat yang turut mendoakan kami," sambung Vera Febyanthy.
Baca Juga: Negara Asia Timur Khawatir, Korea Utara Luncurkan Rudal Baru yang Sulit Dideteksi
Sementara itu, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, setelah pemerintah menolak mengakui kepengurusan Partai Demokrat versi KLB, kubu tersebut bergerak cepat dengan mengubah strategi.
Mereka menyusun rencana baru agar kursi kepengurusan dapat diakui secara hukum dan diresmikan pemerintah.
Langkah yang diambil oleh pihak Demokrat versi KLB adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN).
Secara jalur, upaya yang diambil itu sudah dianggap tepat karena Kemenkumham sudah tak dapat menerima permohonan kepengurusan jika berpedoman pada berkas atau dokumen yang telah diajukan sebelumnya, karena tak memenuhi syarat AD/ART.***