PR BEKASI - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad memberikan tanggapan terkait sejumlah bukti-bukti yang ditemukan pihak kepolisian yang menujukkan adanya dugaan keterkaitan FPI dengan aksi terorisme
Rumadi Ahmad menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah berniat atau secara sengaja mengait-ngaitkan FPI dengan aksi terorisme.
Rumadi Ahmad menuturkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini, semata-semata hanya untuk dapat mendeteksi tindakan terorisme sedini mungkin.
Hal itu disampaikan Rumadi Ahmad saat menjadi narasumber di acara "Mata Najwa" bertajuk "Teror untuk Siapa" pada Rabu, 7 April 2021.
"Sebenarnya sejauh yang saya ketahui, tidak ada keinginan secara khusus dari pemerintah untuk mengaitkan semua persoalan (terorisme) itu dengan FPI," kata Rumadi Ahmad, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis, 8 April 2021.
"Jadi yang ditangani pemerintah terkait terorisme adalah semata-mata bagaimana tindakan-tindakan terorisme itu bisa dideteksi sedini mungkin," sambungnya.
Rumadi Ahmad menjelaskan, apabila saat ini pihak kepolisian menemukan sejumlah bukti keterkaitan FPI dengan terorisme, maka itu adalah fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.
Baca Juga: AHY Digugat Ganti Rugi Rp100 Miliar, Margarito Kamis: Gugatan Kubu Moeldoko Peluang Menangnya Tipis
"Kalau toh dalam proses penggeledahan ada barang bukti yang mungkin sisa-sisa seragam FPI yang masih tersimpan, atau dokumen-dokumen FPI, itu fakta-fakta yang ditemukan oleh aparat kepolisian. Jadi itu ranah kepolisian dengan fakta-fakta yang ditemukan polisi di lapangan," tutur Rumadi Ahmad.
Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah terus berupaya untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah terorisme sampai ke akar-akarnya.
"Apa yang dilakukan pemerintah, semata-semata untuk memastikan jaringan terorisme yang melakukan tindakan teror, menebarkan ketakutan di mana-mana, memang harus diatasi dan diselesaikan sampai ke akar-akarnya," kata Rumadi Ahmad.
Rumadi Ahmad juga membantah kabar yang menyebut bahwa pemerintah tengah berusaha menggiring opini publik karena ingin memojokkan kelompok tertentu.
"Menurut saya tidak, pemerintah tidak secara khusus atau secara sengaja menggiring opini karena ingin memojokkan suatu kelompok. Saya kira tidak dalam kerangka itu," kata Rumadi Ahmad.
"Tetapi pemerintah memastikan jaringan terorisme dari mana pun asalnya, apakah dia punya irisan dengan organisasi-organisasi almarhum atau tidak, itu diperlakukan sebagai orang yang memang harus dipersoalkan dari sisi hukum terkait terorisme," sambungnya.
Oleh karena itu, Rumadi Ahmad pun kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak berupaya untuk mengait-ngaitkan FPI dengan terorisme, apalagi hal itu tidak ada untungnya bagi pemerintah.
"Jadi saya ingin memastikan bahwa tidak ada tendensi-tendensi untuk mengarahkan ke FPI, karena itu tidak ada keuntungan langsung. Apa sih untungnya pemerintah mengait-mengaitkan persoalan ini dengan FPI, toh secara hukum FPI dinyatakan sudah tidak ada lagi," ujar Rumadi Ahmad.***